Rabu 21 Mar 2018 16:32 WIB

Alim Ulama Minta Jokowi Tindak Tegas Penyebar Berita Bohong

Hoaks berpotensi menggangu kerukunan bangsa Indonesia, dan umat beragama.

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Agus Yulianto
Ketua MUI Banten Am Romly beserta sejumlah ulama lain melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/3).
Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Ketua MUI Banten Am Romly beserta sejumlah ulama lain melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Alim Ulama dari Provinsi Banten resah dengan semakin banyaknya pemberitaan bohong (hoaks) yang bersebaran di media sosial. Berita bohong tersebut bisa menjadi penyebab perpecahan masyarakat Indonesia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten Am Romly mengatakan, berita bohong yang banyak diterima masyarakat melalui media sosial, memang sangat meresahkan. Sebab, masyarakat bisa saja menerima isi informasi yang disampaikan tanpa melakukan pengecekan ulang atas kebenaran infromasi tersebut.

"Bagi kami ini adalah potensi untuk menggangu kerukunan bangsa Indonesia, dan umat beragama," ujar Romly usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (21/3).

Dia pun berharap, aparat keamanan di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa menindak tegas para penyebar informasi palsu. Jangan sampai mereka dibiarkan karena tingkah yang dilakukan sangat merugikan karena bisa mengadu domba masyarakat atas informasi yang disebarkan. "Pemerintah harus bisa membuat jera para penyebar informasi palsu," tegasnya.

Romly menuturkan, MUI sudah memberikan fatwa haram dalam memberitakan informasi palsu. Fatwa itu dikeluarkan karena pemberitaan palsu bisa berdampak pada perpecahan masyarakat yang kemudian memberikan efek negatif bagi bangsa.

Menurut Romly, setiap orang harus bisa bijaksana dalam memberikan informasi ke masyarakat. Tidak semua hal yang dia miliki harus langsung diberikan kepada yang lain. Informasi yang didapat harus bisa ditelaah dulu kebenarannya untuk kemudian baru disebarkan. "Jangan sampai yang disampaikan itu menimbulkan dampak buruk," ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat geram dengan pemberitaan palsu yang menyebutkan dirinya sebagai antek Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekesalan ini pun kembali dilontarkan Jokowi ketika membagikan sertifikat tanah di Alun-alun Kota Serang, Banten. Pada saat memberikan sambutan Jokowi mengatakan bahwa dia melihat masih ada akun yang memfitnahnya dan menasbihkan Jokowi sebagai PKI.

"Kadang-kadang ya jengkel, tapi nyari orangnya enggak ketemu-ketemu. Awas kalau ketemu tak gebuk betul itu," ujarnya disambut tawa masyarakat," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement