Sabtu 17 Mar 2018 02:32 WIB

Apakah Rakyat Menanggung Utang Negara? Ini Kata Ustaz Somad

Utang Indonesia pada akhir Januari 2018 mencapai Rp 3.958,7 triliun.

Ustadz Abdul Somad menyampaikan tausiyahnya saat Kuliah Dhuha di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Ahad (4/2).
Foto:
Peningkatan utang luar negeri

Di tempat berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, utang pemerintah saat ini masih dalam level aman. Pemerintah, kata dia, menarik utang untuk membangun infrastruktur dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Utang kita tidak ada masalah. Utang kita kenaikannya mungkin sedikit lebih cepat dibandingkan masa lalu. Tapi tetap saja yang namanya beban utang kita tidak termasuk tinggi di antara negara mana pun. Seluruh dunia tahu itu," ujar Darmin.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, rasio utang tersebut masih dalam batas aman. Dalam aturan tersebut, batas maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen terhadap PDB.

(Baca Juga: Amankah Utang Pemerintah? Ini Penjelasan Dradjad Wibowo)

Darmin menjelaskan, kenaikan utang Indonesia adalah untuk membangun infrastruktur. Menurut dia, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia akan makin banyak yang selesai pada tahun ini dan tahun depan.

Dampaknya, kata Darmin mengklaim, perekonomian Indonesia akan menjadi lebih baik. "Kita tidak menggunakan utang untuk konsumsi, kita menggunakan utang untuk investasi di infrastruktur," ujar Darmin.

Meski begitu, jelas Darmin, pemerintah tidak akan menambah lagi infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN). Bahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, jumlah PSN justru akan dikurangi.

"Kita praktis tidak menambah lagi infrastruktur PSN, kecuali proyek-proyek infrastruktur biasa. Kalau PSN, Presiden sudah minta untuk periode pemerintahan ini jangan ditambah lagi. Malah dikurangi mungkin," ujarnya.

Kementerian Keuangan pun menyatakan, Indonesia masih mampu melunasi utang luar negerinya. Pelunasan utang itu bisa disesuaikan dengan anggaran.

photo
Utang Indonesia melonjak.

Direktur Strategi dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Schneider Siahaan menjelaskan, pendapatan pemerintah dari pajak tahun ini ditargetkan Rp 1.800 triliun. Maka, bisa saja Rp 1.300 triliun di antaranya dibelanjakan, lalu Rp 500 triliun untuk mengangsur utang per tahun.

"Jadi, kalau ditanya kapan lunasnya, tergantung politikal. Kalau bisa bikin budget surplus Rp 500 triliun setahun kan bisa lunas dalam waktu delapan tahun atau dari Rp 1.800 yang dibelanjakan Rp 800 triliun, lalu Rp 1.000 triliunnya untuk bayar utang kan bisa lunas dalam waktu empat tahun," tutur Schneider di Jakarta, Kamis, (15/3).

Kementerian Keuangan mencatat, utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.035 triliun. Jumlah itu naik sekitar 13 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun.

Meski begitu, kata dia, besaran utang tersebut masih aman. Sebab, rasio utang Indonesia masih 29,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara, ketentuan negara rasio utang luar negeri Indonesia sebesar 60 persen terhadap PDB.

Maka, menurut dia, Indonesia masih memiliki ruang untuk menambah utang luar negeri. "Kalau ditanya masih bisa tambah utang? Ya masih bisa, masih ada ruang," kata Schneider.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement