REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menyoroti isu yang berkembang di tahun politik terkait dengan kepentingan umat Islam. Seperti kasus kriminalisasi dan anarkisme terhadap ulama hingga penyebaran berita palsu (hoaks).
Ketua GNPF Ulama Ustaz Yusuf Muhammad Martak meminta, pemerintah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hukum dalam menyikapi berkembangnya isu tersebut di tengah umat Muslim. "Kami terus menyuarakan aspirasi agar tugas pemerintah dapat berjalan efektif sehingga tidak terpecah konsentrasinya dalam pembenahan bangsa dan negara," ujar saat konferensi pers di Restoran Larazella, Jakarta, Senin (12/3).
Dia mengakui, kasus kriminalisasi dan anarkisme terhadap ulama memang benar terjadi. Di mana, GNPF Ulama terlibat langsung dalam proses pembuktiannya. "Sepanjang evaluasi kami, kasus ini juga cenderung terorganisasi dan sistematis," ucapnya.
Selain kasus tersebut, ada pula isu penyebaran berita hoaks yang juga perlu mendapat perhatian khusus dari umat muslim. Persatuan umat, lanjut dia, penting dijaga di tengah terpaan isu kriminalisasi dan anarkisme.
"Semua itu dapat memecah belah NKRI. Kami concern untuk menjaga spirit yang berhasil mengatasi permasalahan penistaan agama dan mempersatukan umat," tuturnya.
Baca Juga: Catatan GNPF Ulama Terhadap Pemerintah Soal Penyerangan Umat
Untuk menjembatani isu-isu tersebut, GNPF Ulama akan menyelenggarakan kongres umat Islam pada April 2018 di Jakarta. Dalam kongres tersebut, GNPF Ulama juga akan menyoroti isu yang berkembang di tengah tahun politik.
Kongres ini akan memperkuat persatuan umat dalam menghadapi tahun politik, sikap umat Islam dalam pilkada dan pilpres agar dapat menghasilkan pimpinan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam kongres ini, pihaknya juga akan mengedukasi umat terkait perhelatan pilkada 2018 dan pilpres 2019 agar umat memahami dan menentukan calon pemimpin yang layak dipiluh sesuai rekam jejak yang bersih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
