REPUBLIKA.CO.ID, NGAMPRAH -- Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan Fraksi PKB mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren bisa disahkan tahun ini. Saat ini katanya, RUU yang sudah digulirkan lebih dari setahun telah melalui sejumlah perbatasan.
"Pokoknya periode ini, di tahun masa sidang 2018, RUU itu harus sudah selesai," ujarnya saat reses di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Ahad (25/2). Katanya, usulan RUU tersebut berasal dari Fraksi PKB dan naskah akademik sudah dipresentasikan.
Menurutnya, pembahasan di Badan Musyawarah sudah dilakukan dan dimajukan ke Badan Anggaran. Kemudian langkah selanjutnya tinggal membentuk Panitia Kerja dan Panitia Khusus. "Soalnya, RUU ini ada kaitan antara Komisi VIII dengan Komisi X," katanya.
Ia menuturkan, RUU tersebut penting untuk peningkatan kualitas pendidikan madrasah dan pondok pesantren. Di samping menyangkut dukungan anggaran dari pemerintah untuk, kata Cucun, RUU itu pun dapat menyinergikan kurikulum pada madrasah yang dikelola Kementerian Agama dengan pondok pesantren salafiyah.
"Poin penting dari RUU ini adalah kyai-kyai salafi yang punya pondok pesantren atau para ustad yang punya madrasah. Mereka ini kan tidak dibiayai APBN. Jadi, ini soal keberpihakan negara, terutama dari support finansial, kemudian masalah standard kurikulum," katanya.
Dirinya mengatakan di Kementerian Agama harus betul-betul terjalin sinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, di Bandung Barat banyak pondok pesantren berkualitas yang harus berjuang sendiri dari sisi pendanaan.
Sementara itu, di sisi lain, pendidikan formal mendapat dukungan anggaran yang sangat berlimpah yaitu 20 persen dari APBN. Padahal, pendidikan informal pun tak kalah pentinguntuk memberikan bekal moral dan karakter anak bangsa.
Cucun mengungkapkan 20 persen untuk sektor pendidikan dalam APBN pembagiannya terjadi ketimpangan. Katanya, lembaga pendidikan formal sudah jelas penting, tapi pendidikan informal juga berjasa untuk mendidik karakter dan moral anak bangsa.
"Tanpa fungsi dari para kyai dan ajengan, mau dibawa ke mana negara kita ini? Akan tetapi, keberpihakan negara terhadap para kyai kan sangat minim," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
