REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Para kiai, tokoh nasional, dan sekitar 500 santri menghadiri acara pelantikan Pengurus Pusat Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia (Mapadi) periode khidmat 2018-2023 pada Senin (19/2) malam. Acara pelantikan yang dilaksanakan di Pesantren Baitul Qur'an Depok Jawa Barat ini dihadiri Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW).
Dilantik sebagai Ketua Umum Mapadi adalah KH Muslih Abdul Karim, Wakil Ketua Umum KH Wildan Hakim dan KH Abdur Rasyid, serta Sektetaris Jendral Ustaz Jhon Edy Rahman. Dalam pidato pelantikanya, KH Muslih mengemukakan, Mapadi dibentuk dan dihadirkan di tengah-tengah masyarakat untuk memberikontribusi melalui pendidikan kepesantrenan, sehingga dapat membentukmaasyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah.
Menurut KH Muslih, ujung dari keimanan dan ketakwaan tersebut pada akhirnya akan mampu menghadirkan sebuah negara yang penuh keberkahan dan Allah akan menurunkan pintu pintu keberkahan dari langit dan bumi.
"Betapa Allah dengan jelas berfirman: Walau anna ahlul quroo aamanu wattaqawlafatahna 'alaihim barakaatim minassamaai wal ardh (Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa pastilah kami akanmelimpahkan kepada mereka berkash dari langit dan bumi)," ujarnya mengutip QS. Al Araf: 92, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (20/2)
KH Muslih menjelaskan, dengan anggota Mapadi yang mencapai 300 lebih pesantren se-Indonesia ini, Mapadi bersama masyarakat akan memberikontribusi untuk negeri ini dan untuk NKRI yang penuh berkah dari Allah SWT.
Hidayat Nur Wahid menjelaskan, tentang betapa pentingnya intelektualitas dan spiritualitas dari entitas sebuah organisasi, sebuah entitas sosial, sebuah bangsa dan negara. Menurut dia, dalam sejarah peradaban dunia, jatuh bangunnya sebuah negara sangat ditentukan oleh seberapa berkualitasnya intelektualitas dan spiritualitas sebuah bangsa. Karena itu, ia berharap, Mapadi ke depannya mampu menyiapkan generasi yang mempunyai intelektualitas dan spiritualitas yang tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
