REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah menggodok materi khutbah terkait pilkada serentak 2018. Materi disiapkan untuk memberikan wawasan pencegahan, sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan golongan (SARA) dalam pilkada.
Dalam rencananya, lembaga agama lain dilibatkan untuk merumuskan isi khutbah tersebut. Salah satunya Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI).
Berikut beberapa kutipan wawancara Ketua PGI Pendeta Albertus Patty dengan Republika.co.id
Apakah Bawaslu sudah membicarakan atau mengajak kerja sama terkait materi khutbah saat pilkada?
Saya sudah mendengar rencana Bawaslu untuk melibatkan lembaga agama mengisi materi khotbah. Namun, sampai saat ini belum ada pembicaraan atau kedatangan tamu dari Bawaslu
Bagaimana tanggapan rencana Bawaslu tersebut mengingat tahun politik isu agama sering menjadi konflik?
Sebenarnya Bawaslu tidak perlu masuk terlalu jauh untuk mengatur tata cara khotbah saat Pilkada. Terpenting itu, elit politik bukan para pemimpin atau pemuka agama yang diatur. Di mana elit politik itu diberikan pengawasan, di mana diberikan himbauan secara tegas bahwa agama tidak boleh dijadikan alat politik, kekuasaan egois pribadi. Selama ini masalah keagamaan justru datang dari elit politik, sehingga menimbulkan kebohongan terhadap publik.
Jika rencana Bawaslu ini terealisasi, apakah materi khotbah akan digunakan untuk disampaikan kepada umat?
Saya rasa tidak perlu karena kami sudah punya pedoman masing-masing. Terpenting bahwa khotbah agama itu dalam pilkada dapat menjaga keamanan, damai, tertib dan sopan.
Sebagai warga negera harus bisa bersikap sopan dalam memilih calon pemimpin, terlepas menang atau kalah. Menjaga kondisi tetap berjalan baik selama pesta demokrasi, jangan menggunakan rasa, instrumen agama, etnik di tengah kemajemukan ini.
Saran kepada Bawaslu agar program ini bisa berjalan tepat sasaran?
Saya rasa khotbah itu bukan hanya di tahun politik saja karena semua agama mengajarkan kebaikan. Diperlukan sikap tegas terhadap elit politik, Bawaslu bisa bekerja sama dengan lembaga kepolisan atau pihak terkait agar memberi efek jera terhadap elit politik.
Sedangkan wawancara Ketua NSI Suhadi Sendjaja dengan Republika.co.id adalah sebagai berikut:
Apakah Bawaslu sudah membicarakan atau mengajak kerja sama terkait materi khotbah saat pilkada?
Belum ada kerja sama sampai saat ini. Rencana Bawaslu sebenarnya bagus, karena pada dasarnya agama itu memunculkan kebaikan dimana saja dan kapan saja.
Bagaimana tanggapan rencana Bawaslu tersebut mengingat tahun politik isu agama sering menjadi konflik?
Agama itu tidak bisa hanya dilihat dari konflik politik saja, tapi juga ada konflik sosial, ekonomi dan bangsa. Agama itu baik untuk aktivitas kehidupan itulah landasan agama pada dasarnya.
Jika rencana Bawaslu ini terealisasi, apakah materi khotbah akan digunakan untuk disampaikan kepada umat?
Saya rasa tidak, karena kami umat Buddha selalu memberikan himbuan saat tahun politik seperti ini. Agar semua umat bisa lebih damai dan lapangan dada ketika pemimpinnya tidak terpilih. Terpenting, umat kami melaksanakan sebagai warga negara dengan memilih pemimpin yang baik saat pesta demokrasi.
Saran kepada Bawaslu agar program ini bisa berjalan tepat sasaran?
Selalu berwaspada mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan hanya politik saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
