REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Mohammad Tito Karnavian tidak perlu melakukan klarifikasi terkait ucapanmya yang menyebut ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah merontokkan negara. Menurut Tengku, Tito tidak perlu beralasan dan cukup meminta maaf.
"Tidak perlu ngeles-ngeles lah. Tidak perlu lagi, sudah tersakiti umat Islam. Cukup minta maaf," kata Zulkarnain, Senin (30/1).
Zulkarnain pun memandang, rencana Polri untuk mengumpulkan ormas Islam untuk mengklarifikasi hal tersebut tidak perlu dilakukan."Tak usahlah. Lebih gentlemen minta maaf," kata dia.
Zulkarnain pun mempertanyakan maksud rencana pengumpulan tersebut. Ia khawatir justru muncul pihak lain yang disalahkan. "Apa maksudnya dikumpulin itu, nanti ujung-ujungnya yang salah yang nulis, yang protes, yang kritis. Sudah minta maaf sajalah lebih baik di depan umum," ujar dia.
Sebelumnya sebuah video ucapan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menuai polemik setelah menyatakan bahwa akan merangkul ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di semua lini. Ucapan Tito yang menyebut organisasi lain merontokkan negara pun menuai protes dari sejumlah pihak.
Soal hal tersebut, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengatakan, Kapolri akan bertemu dengan organisasi Islam lainnya. "Nanti akan ada pertemuan dengan Organisasi-organisasi Islam. Kita silaturahim," kata Setyo di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).
Di pertemuan itu, kata Setyo, selain bersifat silaturahim, Polri juga akan memberikan penjelasan terkait ucapan Tito Karnavian. Adapun penggalan ucapan Tito yang dipermasalahkan dalam video yang beredar di Media Sosial adalah: "Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua Polres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
