REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Satori Ismail mengatakan, para dai yang tergabung dalam Ikadi tidak berpolitik praktis dan selalu netral dalam menyampaikan dakwah. Menurutnya, Ikadi memiliki beberapa ketentuan bagi para dai dalam menyampaikan ceramah maupun khutbah.
Satori menjelaskan, dalam ceramahnya pare dai tidak diperbolehkan untuk membahas hal yang berkaitan dengan khilafiyah. Kemudian, mereka juga tidak boleh menyinggung masalah SARA dan tidak menyinggung politik praktis.
"Ini diantaranya ketentuannya sehingga bisa menyatukan umat, menyatukan bangsa dalam rangka membangun bangsa ini bersama-sama," ujar Satori ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Selasa (30/1).
Menurut Satori, Ikadi memberikan keleluasaan jika ada dai yang ikut partai politik tertentu. Tapi ketika menyampaikan dakwah, mereka dilarang untuk mengaitkannya dengan politik praktis.
"Karena kami tidak bisa mengikat semua dai, ya kalau masalah memilih partai politik kami berikan keleluasaan tetapi dalam menyampaikan islam tidak boleh dikaitkan dengan masalah politik praktis," kata Satori.
Adapun Ikadi akan menggelar Silaturahim Nasional (silatnas) pada 2-4 Maret 2018 di Padang. Dalam acara tersebut, Ikadi mengangkat tema tentang penguatan dakwah rahmatan lil alamin sebagai perekat bangsa.
Melalui silatnas tersebut, Ikadi ingin mengoptimalisasikan peran dan kontribusi dai dalam dakwah rahmatan lil alamin. Satori mengatakan, dakwah rahmatan lil alamin ini diperlukan untuk merekatkan perbedaan. Apalagi, Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan juga pemeluk agama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
