REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan Islam, Persatuan Islam (Persis) pada 2018 akan mendorong pembinaan internal organisasi di 22 provinsidi luar pulau Jawa. Harapannya, di lima provinsi bisa didirikan lembaga pendidikan yaitu pesantren, termasuk pendirian lembaga zakat,wakaf serta usaha di bidang ekonomi.
“Intinya (hasil mukernas) mengembangkan dakwah, pendidikan, ekonomi dan sosial dimasyarakat. Itu garapannya” kata Ketua Umum PP Persis, Aceng Zakaria kepada wartawan, usai acara Musyawarah Kerja Nasional III PP Persis di Kota Bandung, Ahad (17/12).
Disamping itu, ia menuturkan sudah mengajukan permohonan kepada Menko Perekonomian, Darmin Nasution agar bisa mendorong pengembangan ekonomi anggota Persis melalui BMT, Koperasi atau pun bank lainnya. Sebab saat ini PP Persis telah mempunyai Himpunan Pengusaha Persis.
Selain itu, pada 2018 mendatang merupakan tahun politik karena akan diselenggarakan pilkada serentak. Oleh karena itu, organisasi sedang mempersiapkan diri agar di kalangan anggota serentak satu suara dalam menghadapi momen politik tersebut. Sehingga diharapkan tidak ada kesalahpahaman di kalangan internal organisasi.
Ketua Bidang Garapan Komunikasi Informasi PP Persis, Jejen Jaenudin mengatakan hasil musyawarah kerja nasional ketiga untuk internal organisasi adalah optimalisasi pembinaan ke luar pulau Jawa. Rencananya, pada 2018 akan dilakukan konsolidasi ke 22 provinsi dengan penekanan mendirikan lembaga pendidikan di lima provinsi.
Termasuk lembaga zakat, wakaf, dan optimalisasi pelayanan usaha Persis di bidang ekonomi. Harapannya, sinergitas antara wilayah dan pusat serta pemerataan. "Dengan keterbatasan yang diharapkan bisa merata," ungkapnya.
Saat ini, ia menuturkan, Persis sudah memiliki 500 lebih pesantren dengan lulusan 500 orang per tahun di tingkat Mualimin setingkat SMA. Sementara itu, jumlah anggotaPersis mencapai 2 juta orang lebih.
Menko Perekonomian,Darmin Nasution yang hadir dalam acara tersebut berharap, para santri yang belajar di Pesantren bisa diberi tambahan waktu belajar minimal enam bulan atau maksimal sembilan bulan. Waktu tersebut katanya bisa digunakan untuk memberikanpelatihan kepada para santri.
"Kita berikan pelatihan operasional kepada parasantri bekerja sama dengan berbagai industri," katanya. Harapannya, terdapat peluang pekerjaan yang lebih besar dan banyak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
