REPUBLIKA.CO.ID, MALAWI -- Kegiatan demonstrasi menjadi perdebatan di kalangan Muslim di Malawi, sebuah negara di Afrika Timur. Kepemimpinan pemuda Muslim Malawi bersama dengan Asosiasi Muslim Quadria Malawi sama-sama menggunakan pengaruh mereka untuk menggiring umat Islam mendukung aksi demonstrasi damai yang digelar oleh Komite Urusan Publik (PAC). Kedua asosiasi itu meminta anggota mereka untuk datang dan mendukung perjuangan PAC.
Bentuk dukungan keduanya berbeda dengan pertanyaan dari kepemimpinan Asosiasi Muslim Malawi (MAM). Sebelumnya pada Ahad (10/12) lalu, MAM mengatakan kepada wartawan di Blantyre bahwa mereka tidak akan menghadiri aksi demonstrasi. Karena menurut mereka, hal itu bertentangan dengan ajaran mereka tentang perdamaian, kontak dan dialog. MAM merupakan sebuah badan payung komunitas Muslim di Malawi yang juga duduk di badan pemerintah kelompok agama. MAM berpendapat, bahwa demonstrasi bertentangan dengan ajaran Al quran, baik ayat-ayat utama agama Islam maupun ajaran Nabi Muhammad.
Namun, sebaliknya, Asosiasi Muslim Quadria Malawi meminta umat Islam di negara itu untuk melakukan demonstrasi yang telah diorganisir untuk melakukan protes atas keengganan pemerintah menangani RUU reformasi pemilu di parlemen.
Menanggapi panggilan yang juga muncul di situs Muslim Malawi, umat Islam di sana menggambarkan pemimpin MAM sebagai orang-orang yang munafik yang telah mengantongi banyak uang dari pemerintah untuk mencela demo tersebut. Bahkan, mereka juga berjanji untuk tidak pernah mendengarkan panggilan MAM tersebut dan masih akan mengambil bagian dalam aksi demo damai tersebut.
Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh Asosiasi Mahasiswa Muslim, sang jurubicara Allie Jafali dan anggotanya Silverster James, mengatakan bahwa pemuda Muslim harus turun ke jalan hari ini, Rabu (13/12). Mereka menyatakan, saat sampai pada politik nasional, pelaksanaan MAM yang dipimpin oleh ketua nasional Sheikh Idrissah Muhammad menjadi dipertanyakan secara serius. Mereka menyatakan, bahwa kebanyakan Muslim Malawi tidak lagi mempercayai MAM sebagai institusi yang memiliki integritas untuk memimpin Muslim Malawi dalam tawar-menawar politik dan pelayanan keagamaan.
"Selama bertahun-tahun, pengaruh MAM atas urusan umat Islam telah berkurang secara signifikan," demikian bunyi pernyataan tersebut, seperti dilansir dari Nyasa Times, Rabu (13/12).
Para mahasiswa Muslim itu menolak argumen MAM, bahwa demonstrasi damai akan bertentangan dengan ajaran Al quran. Mereka mengatakan, isu terkini tidak muncul dalam konteks agama.
"Ini adalah perselisihan politik murni yang solusinya sama-sama politic," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Setelah PAC memutuskan untuk menggelar demo, lebih banyak kelompok agama yang juga mengumpulkan dukungan untuk PAC. Mereka mengumpulkan jamaah untuk terlibat dalam demonstrasi, yang bertujuan untuk memprotes kegagalan pemerintah dalam menangani RUU Reformasi Pemilu dalam pertemuan parlemen seperti yang dijanjikan.
RUU Reformasi Pemilu mencakup amandemen Pasal 80 (2) tentang Konstitusi dan Pasal 96 (5) dari Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Parlemen yang mengusulkan 50 persen plus 1 persen suara mayoritas dalam pemilihan presiden dan amandemen Pasal 81 (3) dari Konstitusi untuk pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah 30 hari.
PAC berbaris ke Parlemen bulan lalu untuk menyampaikan sebuah petisi kepada Presiden Peter Mutharika dan Ketua Majelis Nasional Richard Msowoya. Dalam petisi tersebut, PAC memberi waktu bagi pemerintah yang dipimpin oleh Partai Demokratik Progresif (DPP) sampai 29 November untuk mengatur enam undang-undang. Jika gagal, PAC akan menjadwalkan demonstrasi damai di kota-kota besar di negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
