Selasa 12 Dec 2017 17:14 WIB

Pemerintah dan Ormas Islam Harus Perkuat Pendidikan Agama

Rep: Novita Intan/ Red: Agus Yulianto
Azyumardi Azra
Foto: dok Republika
Azyumardi Azra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya memperkuat pendidikan agama di wilayah Indonesia. Hal ini perlu karena lembaga pendidikan agama memiliki peran dalam menjaga identitas Islam Indonesia yang moderat dan toleran.

Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, pemerintah dan ormas Islam memiliki peranan penting dalam memperkuat pendidikan agama di Indonesia. "Organisasi Islam terbesar dan tertua seperti MUI, NU, dan ormas Islam lainnya memainkan peran terbesar dalam pendidikan agama di Indonesia. Tentu Kementerian Pendidikan dan Agama turut membantu membuat kebijakan pendidikan agama," ujarnya kepada Republika.co.id usai acara 'Violent Extremisme & Religious Education in Southeast Asia' di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta, Selasa (12/12).

Menurutnya, Muhammadiyah terkenal dengan ribuan pesantren bisa mengembangkan sistem lembaga pendidikan agama berbasis kurikulum nasional. Begitu juga dengan NU dan ormas Islam lainnya yang bisa menerapkan Islam moderat.

"Ormas Islam dengan memperkuat Islam Wasathiyah dapat memperkuat lembaga pendidikan agama seperti pesantren, madrasah dan lainnya," ucapnya.

Kendati demikian, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah menyoroti minimnya pengetahuan para pengajar pendidikan agama. Saat ini, menurutnya, sudah banyak para pengajar terpengaruh paham radikalsime Islam.

"Inilah yang menyebarkan paham satu perspektif saja, soal politik, soal ekonomi tidak paham sehingga dengan mudah menerima paham mengenai negara Islam," ungkap Azyumardi .

Alhasil, sekarang ini muncul pesantren Wahabi Salafi yang menyebar di wilayah Indonesia. Lembaga pendidikan ini yang harus diawasi secara ketat oleh pemerintah terutama soal hidden kurikulumnya.

"Ada sekitar 200 pesantren Wahabi Salafi di Indonesia. Mereka mengklaim ada kurikulum nasional, tapi yang ada mereka memiliki hidden kurikulum, dimana menolak mengibarkan bendara merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Inilah yang menyebabkan munculnya gagasan radikal," ujarnya.

Untuk itu, Azyumardi meminta, pemerintah dengan tegas melakukan pengawasan secara cermat terhadap pesantren Wahabi Salafi. Sekaligus memberikan pengetahuan secara menyeluruh kepada para pengajar bahwa Islam tidak bertentangan dengan kebangsaan.

"Kementerian Agama bisa mengawasi lembaga yang punya hidden kurikulum (ini biasanya diterapkan habis ashar menjelang magrib, dari magrib ke Isya atau Subuh, nah itu yang perlu diawasi, kitab dan ide apa saja diajarkan oleh para gurunya," tegas dia.

"Mereka inilah (para pengajar) diberikan perspektif kebangsaan, Islam yang menyeluruh bahwa Islam tidak bertentang dengan keindonesiaan bahwa kalau Indonesia maju yang akan memberikan manfaatnya seluruhnya kalau kacau yang menanggung adalah umat Islam," tutupnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement