REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa daerah di Indonesia masih muncul beberapa konflik keagamaan yang bisa memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Ferimeldi mengungkapkan, akhir-akhir ini konflik yang paling paling terjadi adalah tentang rumah ibadah.
"Insiden yang paling sering terjadi itu adalah insiden tentang rumah ibadah, apakah pendirian rumah ibadah, atau rehab rumah ibadah. Itu paling banyak terjadi," ujarnya saat ditemui Republika.co.id dalam penutupan kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Tokoh Agama 2017 di Jakarta, Rabu (29/11).
Selain itu, kata dia, masalah penodaan agama juga banyak terjadi di daerah. Hal ini diungkapkan berdasarkan temuan anggota FKUB di daerah. Namun, ?menurut dia, masyarakat banyak yang tidak tahu karena memang jarang diekspos oleh media.
"Kemudian juga ada aliran-aliran yang meresahkan masyarakat. Kalau kristen itu ada aliran saksi Yehova. Ada yang protes dan lain-lain. Kemudian ada aliran lain seperti Ahmadiyah, Syiah," ucapnya.
Ketika terjadi gejolak atas masalah itu, maka anggota FKUB berhari-hari langsung meredamnya, sehingga kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Karena itu, menurut Ferimeldi, tahun ini FKUB perlu mengadakan kembali kegiatan Silatnas Tokoh Agama dan Rakornas yang diselenggarakan pada 27-30 November 2017.
Kegiatan ini diikuti 362 anggota FKUB dari seluruh kabupaten/kota dan provonsi seluruh Indonesia. Selaku Ketua Panitia kegiatan, Ferimeldi menjelaskan bahwa kegiatan Silatnas dan Rakornas ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan untuk meredam konflik kegaamaan yang ada di daerah.
"Beliau-beliau inilah yang bekerja dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk meredam semua insiden atau konflik kecil, atau hal-hal yang ketidaksepahaman antar umat beragama di daerah mereka masing-masing," katanya.
Ia menambahkan, Silatnas Tokoh Agama telah ditutup lebih dulu pada Rabu (29/11) hari ini, sedangkan Rakornas masih akan ditutup pada Kamis (30/11) besok sekaligus akan mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah terkait dengan kerukunan umat beragama di Indonesia.
"Ini untuk menyatukan persepsi kita dan untuk mencari masalah-masalah apa yang secara umum terjadi di antara FKUB ini, sehingga pemerintah bisa urun rembuk dan bisa membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
