REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyambut datangnya Pilkada Serentak 2018, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Ferimeldi mengimbau kepada semua pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk tidak ikut terlibat dalam politik praktis.
"Saya mengimbau kepada seluruh pengurus FKUB untuk tidak terlibat dalam kelompok praktis dalam kegiatan Pilkada tahun depan. Karena itu akan mempertaruhkan independensi dan marwah kita itu sebagai FKUB," ujarnya saat ditemui Republika.co.id dalam kegiatan Silatnas Tokoh Agama dan Rakornas FKUB 2017 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (29/11).
Ia menuturkan, pengurus FKUB tidak boleh berpihak kepada calon-calon yang akan berkompetisi dalam pesta politik tersebut, apalagi sampai menjadi simpatisan. Kendati demikian, kata dia, secara pribadi pengurus FKUB tetap berhak menentukan pilihannya.
"Tapi FKUB secara kelembagaan saya mohon supaya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Biarkan organisasi ini menjadi independen dan bermanfaat bagi seluruhnya, tidak mengkotakkan masyarakat berdasarkan agama atau partai politik," ucapnya.
Dengan demikian, lanjut dia, FKUB akan tetap dipercaya oleh masyarakat untuk merawat kerukunan umat beragama di Indonesia. Karena, menurut dia, jika sudah terlibat dalam politik praktis maka ketika ada konflik keagamaan di tengah maayarakat, upaya FKUB selama ini tidak akan efektif lagi.
"Jika terjadi konflik misalnya menjadi tidak efektif lagi, menjadi tidak dilihat orang lagi," kata pria asal Sumatera Barat ini.
Ia menambahkan, selama ini keberadaan FKUB sangat bermanfaat bagi persatuan dan kesatuan di Indonesia. Namun, menurut dia, Presiden Joko Widodo pun khawatir para pengurus FKUB di daerah dijadikan alat politik. "Kata Pak Presiden besok ada 171 Pilkada sudah mengkhawatirkan kita kalau anggota FKUB itu diajak oleh kontestan-kontestan pemerintah daerah yang maju. Kita sudah mensinyalir hal itu," jelas Ferimeldi.
"Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak dipakai karena begitu strategisnya FKUB ini, kalau dibawa ke politik praktis nanti menjadi nggak efektif lagi. Itu yang kita khawatirkan," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
