REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menekan kontrak politik dengan para Kyai di Cirebon, untuk membuat Perda Pesantren.
"Di Bandung sudah ada perda pesantren. Insya Allah, kalau takdir saya menjadi Gubernur Jabar, maka saya buat perda Pesantrennya," kata Kang Emil di Cirebon, Sabtu (25/11).
Selama memimpin Bandung, Kang Emil mengklaim selalu membuat program kekinian. Misalnya yang terkait dengan peningkatan ahlak, kesetiakawanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga bayar zakat melalui aplikasi, juara qori-qoriah dihajikan, dibuatkan gedung untuk pengkajian Alquran di Bandung Timur, para kyainya dikursuskan bahasa Inggris, hingga menyerukan dakwah Islam melalui digital.
"Ketika anak-anak muda lebih suka menghabiskan waktunya di media sosial, maka tugas para alim ulama adalah menyerukan dakwah secara kekinian melalui media digital," tuturnya.
Sementara itu Pimpinan Pesantren Mifathul Muta'allimin atau yang dikenal dengan Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, KH. Muhaimin mendukung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur Jabar 2018.
"Tapi dukungan ini harus ada kontrak politiknya. Kami ingin Kang Emil berpihak kepada pesantren dengan membuat perda pesantren," katanya.
Menurut KH. Muhaimin, Ponpes Miftahul Muta'allimin berdiri sudah tiga abad. Alumninya sudah tersebar di seluruh Jawa Barat, bahkan Indonesia. Tak hanya itu banyak juga yang sudah punya pesantren.
"Jumlah santrinya di Pesantren Babakan sendiri lebih dari 10 ribu, dan alumnusnya mencapai 60 ribu. Kalau kyai-nya mendukung Kang Emil, maka santrinya akan mengikuti," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Muhaimin, keberpihakan kepada pesantren harus jelas kontrak politiknya, permintaan santri sederhana, yakni dibuatkan Perda Pesantren.
"Saya yakin Kang Emil akan menepati janjinya karena dia seorang tokoh pemimpin yang amanah dan sangat peduli pada warganya," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
