REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Achmad Syalaby Ichsan
Gema suara takbir beberapa kali terdengar di Hotel Mesra. Hotel tertua di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), itu sedang menjadi saksi pengungkapan tragedi kemanusiaan di Myanmar. Presentasi dari pegiat kemanusiaan Myanmar, Chit Ko Ko, menghangatkan suasana.
Malam itu kantuk para peserta pun menghilang berganti rasa gemas saat mendengarkan betapa nahas nasib kaum Muslimin di negeri pimpinan Aung San Suu Kyi.
Orasi kemanusiaan itu diselenggarakan saat penutupan Musyawarah Nasional III/Musyawarah Kerja Nasional VII Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Sabtu (18/11). Di depan para relawan perhimpunan yang sudah berdiri sejak 2002 itu, Chit Ko Koo mengungkapkan, kondisi Muslim Rohingya sangat memprihatinkan. Untuk menyalurkan bantuan kepada mereka butuh strategi dan kesabaran.
“Masyarakat di sana banyak yang melakukan protes saat bantuan untuk Rohingya datang,” ujar dia saat menyampaikan orasi.
Dua tahun lalu, kata dia, lembaga swadaya masyarakat yang menyalurkan bantuan untuk Rohingya dibakar ekstremis. Komunitas internasional pun kesulitan untuk menyalurkan bantuan. Padahal, dia menjelaskan, peran LSM sangat penting untuk menjaga agar penyaluran bantuan bisa sampai ke Rakhine.
“Sebelum ada LSM yang turun langsung, bantuan tak pernah disampaikan pemerintah, “ kata Chit Ko Ko.
Untuk memperbaiki nasib warga Rohingya di pengungsian, dia menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak setiap keluarga Muslim untuk membantu mereka. Lembaga kemanusiaan yang dipimpinnya sudah melakukan penilaian terhadap sekitar 5.000 keluarga. Chit Ko Ko pun mengaku sudah mempunyai profil para keluarga tersebut. Dengan demikian, keluarga di Indonesia bisa memilih mana keluarga yang akan dibantu.
Chit Ko Koo menjelaskan, komunitas Muslim di Myanmar bukan hanya Rohingya. Menurut dia, ada empat kelompok etnik yang teridentifikasi sebagai Muslim. Mereka adalah Pathi, Panthay (Muslim keturunan Cina), Pashu (Muslim Melayu), dan Rohingya.
Berdasarkan sensus Pemerintah Myanmar pada 1973, ada 144 etnik yang diakui negara. Pada 1982, jumlahnya menurun menjadi 135. Dia menjelaskan, etnik yang dihapus rata-rata adalah komunitas Muslim. Di Provinsi Arakan, tempat suku Rohingya menjadi mayoritas, ada 17 kota yang dihuni Muslim. Saat ini Rohingya sudah tak bisa ditemukan di empat kota, seperti Kota Ann dan Tangup.
“Kebanyakan sudah mengungsi,” ujar Chit.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Dokter Nasional Bangladesh Dr AKM Waliullah mengungkapkan, kondisi di pengungsian di Cox’s Bazar sungguh memprihatinkan. Hingga Oktober 2017, ada 889.500 pengungsi di perbatasan Bangladesh. Angka ini meningkat sejak 25 Agustus lalu ketika 582 ribu warga Rohingya menyeberang ke Bangladesh.
Separuh dari pengungsi adalah anak-anak. Ribuan di antara mereka mengalami malnutrisi. Tak hanya itu, sanitasi yang buruk di pengungsian membuat banyak pengungsi terserang penyakit.
Waliullah mencatat, total jumlah pengungsi yang meninggal dunia sudah mencapai 77 orang. Mereka menderita berbagai macam penyakit, seperti paru-paru, malnutrisi, hingga saluran pernapasan.
Untuk membantu penanganan pasien di pengungsian, BSMI memberi bantuan satu unit ambulans melalui Charity Society of Bangladeshi Doctors. Ketua Umum BSMI Muhammad Djazuli Ambhari pun menandatangani nota kesepahaman kerja sama bantuan kemanusiaan bersama dengan Waliullah.
Djazuli berharap adanya bantuan ambulans bisa membantu kegiatan operasional para dokter di pengungsian. Selain kendaraan medis, BSMI juga berkomitmen untuk membantu pemenuhan kesehatan dasar, pengobatan, makanan, dan nutrisi bagi anak-anak dan wanita hamil.
Hasil Mukernas
Djazuli menjelaskan, mukernas kali ini menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) BSMI 2016-2021. Renstra ini akan dijalankan bekerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki cabang BSMI. Dia mencontohkan, di Kaltim, BSMI akan membuat pelatihan pembangunan rumah sakit lapangan. Instruktur pelatihan ini akan melibatkan langsung ahli dari Jerman. Tak hanya itu, ungkap Djazuli, pihaknya juga berencana membangun cabang BSMI di tiap kecamatan, khususnya di Kaltim.
Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) BSMI Basuki Supartono mengungkapkan, BSMI adalah organisasi kemanusiaan yang dikelola secara mandiri. Untuk menghelat munas/mukernas, misalnya, dilaksanakan secara swadaya, termasuk untuk transportasi peserta. “Kami tidak menggunakan anggaran pemerintah,” ujar dia.
Kemandirian BSMI di bidang kemanusiaan, kata Basuki, menjadi bukti kontribusi perhimpunan ini kepada bangsa dan negara. Karena itu, dia menjelaskan, semangat Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi ruh BSMI untuk bekerja demi masyarakat.
(Tulisan diolah oleh Wachidah Handasah).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
