REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, KH Muhammad Yusron Shidqi, mendukung langkah Kementerian Agama yang merumuskan kode etik siaran dakwah di media elektronik. Namun, menurut dia, kode etik tersebut seharusnya tidak sampai membatasi dan menghukum penceramah yang berdakwah di media elektroknik.
Kalau upaya itu upaya positif, saya mendukung. Tapi kalau itu nanti akhirnya membatasi dan menghukum itu jadi masalah," ujarnya saat ditemui Republika.co.id di Ponpes Al Hikmah, Beji, Depok belum lama ini.
Putra bungsu almarhum KH Ahmad Hasyim Muzadi ini mengatakan, apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Menurut dia, seorang pemimpin tidak boleh seperti kereta api.
"Jangan sampai kebijakan itu, jangan sampai pemimpin itu seperti kereta api, pokoknya tabrak aja. Mau itu bahaya, mau itu apa ditabrak aja, dan itu akan membahayakan banyak orang," ucapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Yusron ini mengatakan, untuk mengontrol apa yang disampaikan pendakwah harus juga dibarengi dengan bijak dari pemerintah, apakah nantinya kebijakan tersebut akan menimbulkan konflik atau tidak. "Kalau pun menimbulkan konflik, sekarang harus ditakar apakah maslahatnya lebih besar daripada mudharatnya atau tidak. Jadi, sebagai upaya untuk membuat standarisasi khotib artinya untuk pelatihan-pelatihan tentu sangat mendukung," katanya.
Sebelumnya diberitakan, beberapa waktu lalu Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama menutup kegiatan perumusan draft kode etik siaran dakwah di media elektronik yang diselenggarakan di Bogor, Sabtu (21/10) pagi. Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari itu menghasilkan draft kode etik siaran dakwah yang mendekati sempurna.
"Alhamdulillah kita berada di puncak kegiatan kita setelah tiga hari berjibaku dan mewakafkan diri untuk berada di sini. Dan Alhamdulillah sudah mendapatkan draft yang mendekati sempurna," ujar Thobib saat menutup kegiatan tersebut di Bogor, Sabtu (21/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
