REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) barus saja diresmikin. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid memberikan saran kepada BPJPH yang baru saja diresmikan.
Sodik mengatakan, pertama, BPJPH perlu menata organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia. Kedua, BPJPH perlu segera bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa dan juga lembaga yang selama ini melakukan tugas sertifikasi halal.
"Kita juga meminta ke Menteri Agama untuk mengusulkan anggaran, anggarannya tahun ini hanya Rp 17 miliar, kasihan BPJPH. Kita nanti usulkan kenaikan," kata Sodik kepada Republika, Rabu (11/10).
Ia melanjutkan, yang keempat, BPJPH harus menetapkan standar dan prosedur-prosedur yang profesional. Sebagai dasar untuk penetapan fatwa halal oleh MUI sebagai bagian dari BPJPH. Harus dipastikan protap dan prosedurnya benar-benar profesional sehingga orang yakin.
Kelima, sosialisasi tentang BPJPH. Sosialisasi diharapkan lebih kuat dibandingkan dulu ketika masih ditangani hanya oleh MUI. Agar masyarakat dan dunia usaha paham. Soal makanan dan minuman, obat dan kosmetik secara bertahap diprioritaskan BPJPH.
"Ujungnya membangun dan menjaga transparansi dan akuntabilitas dari lembaga tersebut," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
