REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar halaqah di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Jumat (4/9). Haqalah ini diselenggerakan untuk meneguhkan dakwah kebangsaan sebagai implementasi komitmen MUI terhadap NKRI dan Pancasila.
Sebagai pembicara dalam halaqah tersebut, hadir Waketum MUI Zainut Tauhid, pengurus GNPF MUI, M Luthfi Hakim, dan Ketua Pusat Studi Timur Tengah dan Islam Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi.
Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Cholil Nafis mengatakan, pertemuan ini sudah digelar untuk keempat kalinya. Menurutnya, untuk merumuskan dakwah kebangsaan ini pihaknya mengundang aktivis dakwah dari berbagai macam Ormas Islam.
"Yang diutamakan adalah silaturrahim antara aktivis atau antara pelaku dakwah, antar ormas, antar masyarakat. Kesempatan kali ini kita akan membahas formulasi dakwah dan kebangsaan," ujar Kiai Cholil saat mengawali halaqah tersebut di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (4/8) malam.
Kiai Cholil menuturkan, akhir-akhir ini muncul kelompok yang menginginkan agar Islam menjadi dasar negara. Selain itu, ada juga kelompok sekuler yang tidak boleh ada konteks Islam dalam negara. Padahal, menurut dia, agama dan negara merupakan satu kesatuan, sehingga untuk menguatkan hal ini perlu dakwah kebangsaan.
"Jadi agama tidak berarti harus formalistik dalam negara, tapi agama menjadi sesuatu yang penting untuk berbangsa dan bernegara," ucapnya.
Kiai Cholil mengatakan, dalam acara Milad MUI beberapa waktu lalu, Kiai Ma'ruf juga telah menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesepakatan. Artinya, Indonesia bukan merupakan negara agama tertentu. "Negara kita bukan negara agama tapi Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama. Negara kita adalah negara kesepakatan," kata Kiai Cholil.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya sedang menggagas untuk mengadakan akademi dakwah wasathiyyah, di mana nantinya ada standar-standar tertentu dalam berdakwah sesuai dengan kebangsaan. "Jujur saja saat ini kita juga mengagas Akademi Dakwah Wasathiyyah," ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua umum Zainut Tauhid menjelaskan, halaqah yang bertemakan "Meneguhkan dakwah kebangsaan sebagai implementasi komitmen MUI terhadap NKRI dan Pancasila" ini dilaksanakan dalam memontum Hari Kemerdekaan Indonesia.
"Momentumnya sangat pas karena sebentar lagi ada peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-72," ucapnya.
Ia mengatakan, akhir-akhir ini muncul persoalan kebangsaan, di mana rakyat Indonesia merasa saling curiga. Selain itu, ada kelompok yang merasa paling nasionalis dan pancasilais.
Sementara, di satu sisi ada kelompok yang dianggap tidak pancasilais. Karena itu, menurut dia, halaqah MUI ini perlu mencari bentuk dakwah yang pas untuk disampaikan ke masyarakat.
"Karena itu kita akan mecari formulasi dakwah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
