REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia kekurangan 21 ribu guru agama di sekolah yang ada di berbagai daerah secara merata. Menanggapi masalah tersebut, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Yunahar Ilyas menilai, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru agama di Indonesia.
"Pelajaran agama merupakan amanah dari Pancasila dan amanah sistem pendidikan Indonesia," kata Prof Yunahar kepada Republika.co.id, Senin (10/7).
Ia mengatakan, kekurangan guru agama bisa ditutupi dengan guru-guru honorer. Kalau betul-betul tidak ada guru agama, guru-guru yang ada juga bisa dilatih. Menurutnya, kalau pemerintah mau, bisa juga bekerja sama dengan Ormas-ormas Islam untuk menanggulangi kekurangan guru agama.
Sebab, peran guru agama sangat penting, menyediakan guru agama menjadi kepentingan bersama. Kalau pemerintah tidak punya anggaran, bisa bekerja sama dengan Ormas-ormas Islam, lembaga lainnya dan bisa menggunakan dana CSR. Tapi, masa pemerintah tidak punya anggaran.
Ia mengungkapkan, tidak tahu bagaimana kenapa bisa kekurangan guru agama. Kalau yang mau menjadi guru agama banyak sekali. Banyak alumni pesantren dan alumni perguruan tinggi agama yang bisa menjadi guru agama. Mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam juga banyak sekali.
Tapi, bagaimana pun keadaannya kebutuhan guru agama harus dipenuhi. Sebab, Indonesia adalah negara Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah menjadi hak anak-anak sekolah diberi pendidikan agama.
"(Kebutuhan guru agama) dipenuhi secara bersama-sama Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Pemda juga ormas-ormas, semua bertanggung jawab terhadap pendidikan agama anak-anak," ujarnya.
Dikatakan dia, jam pelajaran pendidikan agama juga saat ini berkurang dibanding 30 sampai 40 tahun yang lalu. Bisa dilihat hasilnya, kenakalan remaja, keberutalan dan tawuran. Hal-hal negatif ini akibat dari mengabaikan pendidikan agama.
Ia menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan kalau sekolah-sekolah di Indonesia kekurangan guru agama. Anggaran pemerintah harus dicukupkan untuk menyediakan guru agama. "Saya kira harus dicukupkan itu, dipenuhi, atau bisa juga Pemda yang mengangkat (guru agama) sendiri," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
