REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ishomuddin dianggap memotong budaya tawadhu saat mendatangi sidang penodaan agama oleh terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, dia mengatakan, jika terjadi perbedaan pendapat antara dia dengan Ketua Umum MUI (KH Ma'ruf Amin) sebagai saksi fakta dan Wakil Rais Aam PBNU (KH Miftahul Akhyar) sebagai saksi ahli agama di sidang kasus penodaan agama, maka itu hal wajar.
"Itu hal biasa, wajar, dan hal lazim," ujar Ishomuddin, Jumat (24/3).
Bagi Ishomuddin, berbeda pendapat itu tidak menafikan penghormatannya kepada dua kyai besar tersebut. Menurutnya, perbedaan adalah hal yang biasa terjadi, asalkan berdasar pada ilmu, bukan hawa nafsu. Perbedaan pendapat, Menurut dia merupakan sesuatu yang berbeda dari persoalan penghormatan.
"Sebagai Muslim saya terus memerangi nafsu untuk bersikap tawadlu' (rendah hati) sepanjang hayat," ujar lulusan S2 Konsentrasi Syariah ini.
Sebelumnya pada (22/3) lalu, Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ikhsan Abdullah menjelaskan, kehadiran Ishomuddin dianggap bentuk ketidaktaatan terhadap ulama dan lembaga. "Yang dilakukan Ismohuddin dikatakan sebagai pemotongan budaya tawadhu," katanya.
Meskipun Ishomuddin mengatakan kedatangannya tidak mewakili PBNU, MUI maupun IAIN Lampung dan mengatasnamakan pribadinya sendiri, menurut Ikhsan, itu tetap merupakan bentuk ketidaktaatan. Dikatakan Ikhsan, yang seharusnya menghadiri sidang penodaaan agama ke 15 ini adalah KH Miftahul Akhyar, yang secara resmi diundang oleh Bareskrim.
Ikhsan menambahkan, meskipun datang dengan keinginan pribadi, ketawadhuan Ishomuddin sebagai anggota NU, MUI dan dosen IAIN Lampung tidak dapat dipisahkan dari dirinya. "Tidak bisa dibedakan mana Ishomuddin sebagai rais syuriah dan mana Ishomuddin sebagai pribadi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
