REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan sertifikasi halal secara gratis memang sudah sering dilakukan.
Namun, selama ini ia merasa langkah itu tidak memerlukan publikasi, lantaran memang sudah menjadi tugas LPPOM MUI. "Selama ini LPPOM MUI sering lakukan itu, cuma memang tidak dipublikasi, kita kerjakan saja," kata Lukmanul kepada Republika, Kamis (8/12).
Ia menuturkan, biasanya sertifikasi yang dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya lewat model subsidi silang, atau sertifikasi gratis untuk daerah-daerah usaha tertentu. Lukmanul menerangkan, semisal ada bantuan pemerintah daerah untuk sertifikasi 10 industri, tapi malah dilakukan ke 20 industri karena mungkin ada perusahaan lain yang berada di sekitar.
Selain itu, ia menjelaskan, sertifikasi gratis kerap diberikan LPPOM MUI jika ada industri yang usahanya sejenis atau masih berada di satu kelompok produk. Itu berarti, lanjut Lukmanul, dari 10 yang disubsidi terdapat 10 industri yang disertifikasi secara cuma-cuma, dan langkah itu sering dilakukan LPPOM MUI hampir di seluruh Indonesia.
Lukmanul Hakim mengingatkan, bantuan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat memang sudah ada, tapi jika dihitung masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) yang ada.
Karenanya, ia menekankan, LPPOM MUI memang sering melakuan sertifikasi secara cuma-cuma, sehingga banyak UMKM yang mendapat sertifikasi. "Kita siasati seperti itu, biar banyak UMKM yang sudah disertifikasi," ujar Lukmanul Hakim menambahkan.
Untuk itu, ia menambahkan, LPPOM MUI Pusat turut memberikan apresiasi kepada LPPOM MUI Jawa Timur bila sudah melakukan halal secara cuma-cuma, terutama bagi UMKM.
Menurut Lukmanul, itu sudah sejalan dengan yang dilakukan LPPOM Pusat, serta banyak LPPOM MUI daerah lain yang selama ini sudah melakukan sertifikasi halal gratis, terutama kepada UMKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
