REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyambut positif adanya perhatian pemerintah daerah terhadap imam masjid dan muazin. Sekretaris Jenderal DMI Imam Addaruquthni mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masjid yang perlu didorong untuk menjadi kebijakan resmi tiap daerah.
"Masjid memiliki potensi besar sebagai lembaga umat dan bertemunya jamaah dari berbagai latar belakang. Karena itu, sangat baik bila pemerintah pro terhadap pemberdayaan masjid," ungkap Imam Addaruqutni kepada Republika, Rabu (19/10).
Meski tidak secara resmi, DMI terus mendorong pemerintah agar memperhatikan masjid, salah satunya dengan memberikan insentif kepada imam dan marbot. Hal ini penting mengingat banyak imam masjid dan marbot di daerah yang belum sejahtera.
"Mereka terkadang terlalu memperhatikan umat, sampai tidak memikirkan kesejahteraan mereka. Sehingga, selain insentif, mereka juga berhak memperoleh zakat," jelas dia.
Khusus untuk imam, ia menilai, apresiasi atau insentif sangat diperlukan. Apalagi, saat ini masjid masih kekurangan imam yang profesional dengan bacaan yang baik. "Kita membutuhkan imam masjid yang baik bacaannya, meskipun jamaah belum tentu memiliki bacaan yang baik," jelas dia.
Selain pemberian insentif, DMI berharap, pemerintah juga bekerja sama dengan masjid di berbagai bidang. Dua program yang pernah dilakukan atas kerja sama masjid dan pemerintah adalah di bidang kesehatan dan pendidikan.
Di bidang kesehatan, masjid dapat turut menyebarluaskan gaya hidup bersih dan sehat dengan dakwah yang disampaikan para dai di masjid. Sementara, di bidang pendidikan, ruangan masjid yang tak digunakan dapat dimanfaatkan untuk ruang kelas, misalnya, sebagai tempat belajar anak-anak usia dini.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan, pihaknya memberikan insentif kepada para imam dan muazin. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap, para imam masjid dapat menjadi pelopor dalam memakmurkan masjid.
Sebab, untuk memakmurkan masjid, menurut Idris, diperlukan imam yang tetap, tersedianya tempat wudhu yang memadai, serta ada kajian-kajian Alquran. "Pemberian insentif ini tujuannya untuk kepentingan dunia dan akhirat," ujar Idris, Senin (17/10).
Menurut dia, tujuan pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya, tidak hanya fisik materialnya, tetapi juga mental dan spiritualnya. Pemprov Gorontalo, kata dia, memilih pembangunan sektor keagamaan dan budaya menjadi salah satu program prioritas. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta memperkokoh mental dan spiritual masyarakat dengan perilaku dan nilai-nilai luhur masyarakat Gorontalo.
"Daerah kita dikenal dengan filosofi adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah. Ke depan, filosofi ini harus benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak hanya menjadi slogan semata, sebagai dampak dari derasnya arus informasi dan globalisasi," ujar Idris.
Idris juga mengatakan, masyarakat Provinsi Gorontalo yang mayoritas penduduknya beragama Islam menghadapi tantangan yang berat dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. "Secara kuantitas, umat Islam di daerah ini memang mayoritas, mencapai 96 persen dari total penduduk Gorontalo. Tetapi, secara kualitas keimanannya, masih cukup lemah," ujarnya.
Salah satu indikator lemahnya kualitas keimanan itu, ungkap Idris lebih lanjut, tampak dalam kehidupan masyarakat, yakni masjid yang menjadi tempat ibadah umat Islam tampak semakin sepi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
