REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung keinginan pemerintah memperbaiki infrastruktur irigasi pertanian. PBNU menilai kesulitan para petani selama ini salah satunya adalah infrastruktur irigasi yang minim.
"Hasil riset PBNU tahun 2011 menemukan terdapat empat problem mendasar para petani, salah satunya minimnya irigasi, ada yang karena sudah rusak juga karena memang belum tersedia." Kata Sulton Fatoni, Ketua PBNU, di Jakarta, Selasa (27/9).
Ia meyakini jika memulai dengan perbaikan irigasi maka secara otomatis pemerintah bisa berdialog secara langsung dengan para petani terkait optimalisasi infrastruktur irigasi yang akan diperbaiki. "Peta lahan pertanian sudah banyak yang berubah sedangkan infrastruktur irigasi yang akan diperbaiki masih di lokasi yang sama. Di sinilah diperlukan dialog dengan petani," ucapnya.
Di sisi lain, Sulton mengatakan para petani juga mengalami kesulitan dalam bidang pemasaran, perlindungan harga pasca panen dan permodalan. "Empat hal krusial ini terkait regulasi dan keberpihakan Pemerintah, tidak mungkin petani menyelesaikan sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan akan menggulirkan program pembangunan 1 juta hektar (irigasi baru), dan perbaikan 3 juta hektar. Dari 7,3 juta hektar infrastruktur irigasi yang ada, dalam kondisi yang baik 54 persen. sisanya rusak, ringan, berat. Tahun 2019 ditargetkan 90% kondisi infrastruktur irigasi menjadi baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
