REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Sekertaris Jenderal Dewan Muslim Prancis Abdullah Zekri mengatakan Menteri Dalam Negeri Prancis Cazeneuve mengakui tensi ketegangan terjadi lantaran pelarangan penggunaan burkini. Ia pun berharap tensi ketegangan bisa diredakan agar tak terjadi konflik.
Diketahui, burkini merupakan pakaian renang yang khusus digunakan muslimah agar auratnya tak terlihat. Pihak pemerintah Prancis melarang penggunaan burkini dengan alasan tak higienis.
Zekri mengatakan pihak pemerintah Prancis dan pemimpin Muslim sudah mengadakan pertemuan. Ia optimistis pertemuan tersebut akan menghasilkan solusi bagi masa depan Muslim di Prancis. "Kita minta untuk memastikan bahwa partai politik tetap berpolitik tanpa membicarakan Islam dan Muslim," katanya seperti dilansir dari Sputnik.
Ia mengakui situasi menjelang pemilu membuat parpol mengeluarkan statement kontroversial. Sehingga ia menuding pihak politisilah yang membuat kekisruhan ini terjadi.
"Saya senang kalau melihat kelompok garis kanan terpisah, biarlah mereka terpisah dan biarkan mereka tak mengganggu Muslim dan Islam. Biarlah Muslim Prancis dihormati karena kita juga warga Prancis," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap nantinya debat pemilu diisi topik krisis ekonomi, krisis sosial dan kurangnya pekerjaan di Prancis. Ia menyayangkan jika debat malah membicarakan Muslim.
"Jangan debat pemilu malah membicarakan jilbab, burkini dan menu non-babi di sekolah. Saya ingin orang-orang berhenti menggunakan Islam sebagai tirai kelemahan mereka sendiri," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
