REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih terhitung rendah. Hal ini, terlihat dari minimnya zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), baik tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Barat.
Dari potensi nasional pada 2015 yang diperkirakan mencapai Rp 268 triliun, zakat yang terhimpun hanya Rp 5 triliun. Kondisi ini pun, terjadi di Jabar. Yakni, dari potensi di Jabar yang diprediksi mencapai Rp 17 triliun, Baznas Jabar hanya menerima zakat sebesar Rp 168 miliar.
Untuk menggenjot zakat di Jabar, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat mencanangkan program 'Kebangkitan Zakat' di Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate Bandung, akhir pekan lalu. Menurut Heryawan, pemerintah harus berperan dalam menyadarkan masyarakat agar mau membayar zakat. Terlebih, dalam pandangan Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.
Bahkan, Heryawan menilai, pemerintah berhak untuk memaksa warga agar mau membayar zakat. Karena, negara punya kekuatan paksa kepada seseorang agar tidak berbuat maksiat. Dalam hal ini, maksiat tidak membayar zakat.
"Kewenangan yang bisa memaksa seluruh masyarakat membayar zakat adalah pemerintah, kekuasaan. Ini perlu diperkuat," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher.
Karena itu, kata dia, ke depan pemerintah perlu membenahi aturan untuk memungkinkan dilakukannya upaya tersebut. "Dalam perkembangannya, perlu kekuatan lobi-lobi keagamaan, kekuatan politik Islam di (pemerintah) pusat. (Zakat) untuk mengentaskan fakir miskin," kata politikus PKS ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
