REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Ribuan santri se-Kabupaten Garut berkumpul di alun-alum Garut. Mereka menyerukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut agar membuat Perda Larangan Maksiat dan Minuman Keras.
"Di Garut sudah banyak muncul aliran sesat, miras beredar dimana-mana, ini harus segera diperbaiki," kata Koordinator aksi damai barisan santri Kabupaten Garut, KH Aceng Abdul Mujib (Ceng Mujib) kepada Republika.co.id, Senin (30/5).
Menurut KH Ceng Mujib, saat ini Garut dalam kondisi darurat karena banyak praktik kemaksiatan. Moral masyarakat pun banyak yang sudah tidak sesuai dengan karakter Islam. Oleh sebab itu, para santri menuntut Pemkab Garut untuk segera menerbitkan Perda Larangan Maksiat dan Miras.
Selama bulan Puasa, dikatakan KH Ceng Mujib, pihaknya juga meminta aparat keamanan untuk menertibkan tempat hiburan dan warung makanan. Jangan sampai ada tempat hiburan beroperasi saat bulan Puasa. Selain itu, warung makan juga diminta untuk menghormati orang yang berpuasa.
"Kami minta menghormati orang yang berpuasa," ujarnya.
Menanggapi tuntutan barisan santri Kabupaten Garut, Pemkab Garut bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersepakat membuat beberapa poin-poin komitmen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengatakan, pihaknya mendukung tuntutan para santri dan ulama di alun-alun Garut. Ada beberapa poin kesepakatan sebagai bentuk komitmen Pemkab Garut.
Pertama, mendukung sepenuhnya upaya-upaya untuk mengoptimalkan etika pelayanan publik di perusahaan dan pemerintahan. Kedua segera menerbitkan perda larangan segala bentuk kemaksiatan. Forkopimda juga akan membersihkan Garut dari aliran-aliran sesat.
Baca juga, Penghapusan Perda Miras Ciptakan Kekosongan Hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
