REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usaha penyelenggara umrah dan haji khusus berharap lebih memiliki kepastian usaha walaupun terjadi perubahan dalam pemerintahan. Sekretaris Jendral Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Mucharom mengatakan kepastian ini penting karena menyangkut nasib ratusan pengusaha yang bergelut di bidang usaha umrah dan haji khusus.
Mucharom mengungkapkan, perubahan peraturan yg terjadi dalam urusan haji dan umrah khusus belakangan ini kurang menguntungkan bagi anggota Himpuh.
"Ada usaha pihak-pihak tertentu yang mencoba memberikan masukan negatif kepada Kementerian Agama terhadap pengusaha penyelenggara umrah dan haji umrah khusus," ujarnya, ketika menerima silaturahim Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaedi di kantor Himpuh, Kamis (19/5).
Ia menilai saat ini pemerintah dalam hal ini Kemenag tidak berdiri sebagai regulator dan pelindung yang baik. Hal ini terlihat dengan terjadinya pembiaraan terhadap puluhan ribu jamaah haji khusus yang akan berangkat tahun depan tapi tidak diketahui sejauh mana kualitas dari penyelenggara haji dan umrah khusus.
"Umat harus diselamatkan dari kemungkinan mereka menjadi korban akibat janji-janji kosong. Ini menjadi tugas media," pinta Mucharom yang didampinggi Ketua Umum Himpuh H Ahmad Baluki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
