REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Yayasan Al Fatih Kafaah Nusantara (AFKN), Ustaz Fadhlan Gharamatan menilai, pemenuhan pendidikan Islam di perbatasan negara merupakan tanggung jawab pemerintah. Ia menyesalkan, perhatian pemerintah hanya sebatas membangun tol tapi tidak pembangunan sumber daya manusia.
"Setiap kali saya dengar selalu bangun tol, siapa yang naik tol hanya orang kota. Tapi kalau pendidikan siapa saja bisa menikmati termasuk orang desa di perbatasan," kata dia, kepada ROL, Jumat (6/11).
Menurut Ustaz, situasi tersebut tidak mengherankan ada sebagian dari warga di Kalimantan memilih Malaysia ketimbang Indonesia. Sudah jelas, di negeri Jiran kualitas pendidikan sangan bagus. "Ini belum wilayah perbatasan lainnya," kata dia.
Ustaz teringat dengan keluhan tetua suku ketika mengunjungi Papua belum lama ini. Saat itu, tetua adat mengaku sarana pendidikan agama Islam tak lagi layak. "Saya dengar tetua minta kayu bangunan sudah lapuk. Saya sedih mendengarnya. Karena, melalui pendidikan inilah akidah terjaga, bagaimana ini kalau kayu layak saja tidak ada," kata dia.
Ustaz memahami utang negara sangat banyak sehingga tak mampu menjangkau seluruh elemen vital pembangunan manusia Indonesia. Tetapi, dengan dana yang ada seharusnyan dibuat satu mekanisme pembangunan yang tepat sasaran. Keliru bila hanya membangun perkotaan tapi meninggalkan perbatasan. "Pada akhirnya nanti negara yang pusing sendiri kalau membangun saja sudah salah," kata dia.
Dia mengungkap, pembangunan yang benar itu adalah mendahulukan perbatasan dan pedesaan. Dari keduanya akan lahir perkotaan yang diisi manusia-manusia yang hebat. "Itu saja dulu, jangan bangun tol melulu, mana bisa tol membuat orang pintar dan berakhlak," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
