REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadikan wilayah perbatasan negara sebagai prioritas pembangunan nasional. Karena itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendesak adanya upaya penguatan lembaga pendidikan agama dan keagamaandi daerah perbatasan.
Menurut Lukman, hanya melalui penguatan tersebut nilai-nilai agama tetap bisa terjaga sehingga secara tidak langsung eksistensi Indonesia juga bisa tetap terjaga. “Pendidikan agama dan keagamaan menjadi niscaya untuk betul-betul mendapat perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan agar eksistensi Indonesia tetap bisa dijaga dan dipelihara” kata Lukman, Kamis (5/11).
Lukman melihat infrastruktur lembaga pendidikan terutama agama di daerah perbatasan masih sangat lemah. Tidak hanya infrastruktur, kondisi juga diperparah dengan terbatasnya jumlah tenaga pengajar atau guru. Seperti di daerah Jaya Wijaya, Lukman memberi contoh, bahkan tidak memiliki tenaga pendidik praktis.
“Guru-guru yang mengajar disana biasanya siapa saja yang punya kesadaran agar generasi kita menjadi lebih baik,” tambah Lukman.
Menurut Lukman, semua institusi memiliki tanggungjawab dalam hal mengawal daerah perbatasan. Lukman mengakui sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah maupun sejumlah kalangan di luar pemerintah terkait penguatan terhadap lembaha pendidikan agama dan keagamaan. Namun agar efektif, Lukman menekan semua kalangan tersebut dapat bersinergi dan bekerjasama demi tujuan bersama.
Dalam hal penguatan tersebut, menurut Lukman masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif agar kesinambungan yang diupayakan tetap terjaga dan terpelihara. “Dengan melibatkan masyarakat kita berarti membangu n sesuatu yang riil karena sesuai dengan problem yang mereka hadapi disana,” kata Lukman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
