REPUBLIKA.CO.ID,PURWAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat memandang kebijakan Bupati Dedi Mulyadi soal sanksi bagi yang tak ikut program Keluarga Bencana (KB) sah-sah saja.
Ketua Harian MUI Kabupaten Purwakarta KH Abun Bunyamin mengatakan, bagi seorang pemimpin atau kepala daerah, wajar bila mengeluarkan sanksi bagi warganya yang tak patuh pada kebijakan. Salah satunya, kebijakan ikut KB. Kebijakan ini dinilai positif bagi masyarakat Purwakarta.
"Kami mendukung kebijakan ini," ujar Abun, kepada Republika.co.id, Ahad (11/10).
Apalagi, dalam hukum fikih, ujarnya, ikut KB diperbolehkan. Bahkan, bisa jadi wajib hukumnya tergantung dari kondisi masyarakat itu sendiri. Dengan harapan, ikut KB ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila masyarakatnya sejahtera, maka keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT akan semakin tebal.
"Jadi, tidak ada salahnya kebijakan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan reward and punishment terhadap masyarakat yang tidak ikut KB dan kerja bakti. Sanksinya bagi masyarakat, yaitu subsidi kesehatan dan pendidikannya akan dicabut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
