Jumat 04 Sep 2015 02:17 WIB

Pesantren Didorong Galakkan Gerakan Anti Korupsi

Corruption
Corruption

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Alissa Wahid yang juga anak ulama Nahdlatul Ulama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendorong upaya gerakan pesantren anti korupsi demi menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih bermartabat.

"Membangun Gerakan Pesantren Anti Korupsi harus gencar dilakukan agar sendi-sendi korupsi bisa dihilangkan di masa mendatang," kata Alissa Wahid saat menjadi pembicara dalam acara Halaqah Pesantren Melawan Korupsi di Pesantren An-Nahdlah Makassar, Kamis (3/9).

Dia mengatakan, demi memberantas korupsi di Indonesia, ulama nusantara Nahdlatul Ulama harus membentuk gerakan antikorupsi berbasis pesantren.

Para kyai dan ulama akan menjadi ujung tombak NU memberikan pengetahuan mengenai korupsi dan pencegahannya kepada para santri dan masyarakat Indonesia.

"Kami berharap para ulama bisa memberi dasar pengetahuan soal korupsi, terutama yang berada di pesantren. Sehingga muncul upaya memberantas korupsi," katanya.

Putri Presiden RI ke-4 ini mengaku jika nantinya, para ulama dan kyai akan mengajarkan para santri mengenai bentuk-bentuk korupsi serta cara pencegahannya.

Para ulama berencana membuat materi antikorupsi untuk pendidikan para santri. Materi itu akan dimasukkan dalam kurikulum di pondok pesantren NU.

Menurut Alissa, dalam perkembangannya pemberantasan korupsi di Indonesia selama beberapa tahun sudah cukup bagus, meskipun masih ada saja upaya-upaya dalam pelemahan gerakan antikorupsi itu.

Dia mencontohkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak dibentuk mulai menebar ancaman kepada para koruptor dan puncaknya ada pada tangan dingin para pimpinan KPK di periode Abraham Samad.

Namun upaya pelemahan sangat gencar dilakukan dan itu terbukti ketika hampir semua pimpinan KPK dibidik dalam kasus hukum yang diawali dengan mempidanakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang kemudian diikuti oleh Abraham Samad serta lainnya.

"Di periode Abraham Samad, banyak pimpinan lembaga pemerintah seperti Ketua MK, Ketua BPK, Menteri, anggota DPR-RI, Gubernur, Wali Kota, Bupati dan lainnya dipenjarakan. Ini menjadi sinyalemen yang buruk bagi para koruptor, makanya ada upaya-upaya pelemahan KPK," katanya.

Makanya, lanjut dia, pendidikan antikorupsi harus dimulai dari awal lagi karena hampir dalam keseharian korupsi sudah menggerogoti masyarakat dan ini disebutnya sudah menjadi kultur.

"Ini sudah menjadi kultur, makanya harus diubah. Melalui gerakan pesantren ini, para alim ulama diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih berintegritas," sebutnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement