REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan masalah visa yang belum keluar bagi calon jamaah haji Indonesia yang hendak berangkat ke Tanah Suci Makkah merupakan masalah administrasi. "Arab Saudi sangat berhati-hati dewasa ini karena semuanya online dengan negaranya," kata JK ditemui di Seoul, Korea Selatan pada Jumat (28/8) sore.
Menurut Wapres, pengurusan visa secara digital yang diimplementasikan oleh pemerintah Arab Saudi membuat pengurusan menjadi terhambat. JK menjelaskan jika terdapat jutaan warga meminta visa kepada pemerintah Arab Saudi maka terjadi kelambatan pemrosesan administrasi.
"Bukan tidak kebagian, tapi soal kelambatan saja. Tapi ada waktu, naik haji kan tidak bersamaan. Itu ada waktu dua bulan untuk proses," kata Wapres.
Menurut data Kementerian Agama Indonesia, hingga Kamis malam (27/8) pukul 21.00 WIB, dari total seluruh paspor jemaah haji reguler yang berjumlah 155.200, saat ini tinggal 192 visa yang sedang dalam proses.
Menurut Kementerian Agama, terhambatnya penerbitan visa dikarenakan beberapa hal antara lain adanya perbaikan data, kemudian paspor yang terlipat atau kotor sehingga tidak terbaca mesin digital sistem e-hajj.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
