REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad memilih agar Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik langsung karena sejatinya gerakan persyarikatan adalah memprioritaskan pemberdayaan umat.
"Kami termasuk tidak setuju jika Muhammadiyah dijadikan partai politik karena akan ada permasalahan lain," kata Dadang di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).
Menurut dia, apabila Muhammadiyah terlibat politik langsung, maka kredibilitas persyarikatan akan ikut dipertaruhkan. Kredibilitas akan ikut jatuh ketika partai milik Muhammadiyah itu mengalami kasus. "Karena salah itu tidak apa-apa, tapi kalau dusta itu tidak boleh. Itulah perbedaan Muhammadiyah dengan parpol," kata dia.
Muhammadiyah, kata dia, pernah mengamanatkan agar para kadernya menjaga jarak dengan partai politik. Kendati belakangan terdapat wacana agar persyarikatan ini lebih aktif di panggung politik agar dapat memberi kontribusi kepada umat lewat parpol.
Namun dia tetap terbuka apabila Muhammadiyah mendukung salah calon yang dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah.
Lewat pidato pembukaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan terdapat tiga pilihan persyarikatan menyikapi parpol.
Din mengatakan ada tiga pilihan politik bagi Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mencerahkan dan memberdayakan umat. Persyarikatan tetap netral tidak memihak atau partisan terhadap kekuatan politik tertentu tapi tetap menjalin kontak dengan parpol.
Kedua, Muhammadiyah mendirikan partai politik sebagai kendaraan pendukung untuk gerakan Muhammadiyah. Ketiga, Muhammadiyah aktif mendukung calon tertentu tanpa mendirikan partai politik. "Lebih baik tidak opsi dua, dan satu lebih baik dari opsi tiga," katanya menerangkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
