REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Calon Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kini menjabat Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengaku terdapat tantangan yang muncul dari situasi eksternal organisasi. Mu'ti mengatakan, sejumlah peristiwa politik nasional melibatkan warga Muhammadiyah dan dapat memengaruhi idealisme yang tertanam.
"Yang terdekat adalah tantangan Pilkada serentak," ujarnya di Makassar, Selasa (4/8).
Pimpinan Muhammadiyah, terangnya, harus menjadi figur yang bisa berdiri di atas semua kelompok. Mu'ti mengakui politik bagi Muhammadiyah merupakan bagian dakwah karena melibatkan tata kehidupan kebangsaan. Meski begitu, pimpinan Muhammadiyah harus tetap konsisten dalam gerakan dakwahnya.
Selain itu, netralitas Muhammadiyah dalam berpolitik dinilai penting. Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah harus menjadi rumah besar. "Netralitas Muhammadiyah dibangun atas prinsip menjaga jarak dengan Parpol yang ada," kata Mu'ti.
Tantangan Muhammadiyah yang belum selesai adalah meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Mu'ti mengaku, Muhammadiyah mampu menjadi organisasi terbesar yang melayani bidang pendidikan, tapi belum tentu yang terbaik.
Ia mencontohkan, saat ini, ada sekolah Muhammadiyah yang menolak murid-murid karena jadi sekolah favorit. Namun ada juga yang justru kesulitan mencari murid.
Mu'ti lantas menekankan untuk mewujudkan gerakan-gerakan inovatif dan memantapkan Muhammadiyah agar bisa menjadi pionir untuk pembaharuan. "Ke depan perlu ada perubahan strategi, terutama pada inti bisnis Muhammadiyah, yaitu pendidikan dan kesehatan," kata Mu'ti.
Mu'ti mengaku Muhammadiyah juga perlu mendominasi dakwah keagamaan di media massa. Mu'ti mengakui, Muhammadiyah saat ini kurang mendominasi dalam menyebarkan prinsip dan paham ajarannya. Agama Islam semestinya bisa menjadi sumber ajaran dan nilai. "Tentu pola dakwah Muhammadiyah diperlukan untuk diperbaiki supaya bisa tetap menjadi referensi bagi masyarakat," kata Mu'ti.
Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah juga masih belum bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, kewirausahaan menjadi tantangan serius. Ia menyatakan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat perlu bergerak memperbaiki, terutama bidang kesejahteraan sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
