REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Rangkaian kegiatan Muktamar Nahdlatul Ulama ke–33 di Jombang, menyisakan ganjalan bagi aktivis NU yang aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Itu lantaran ada hal-hal yang dipandang sebagai sikap su’ul adab yang dilakukan panitia Muktamar NU.
Penyebabanya, kata Wakil Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah Muhammad Mustafid, terkait ditempatkannya ulama sepuh dan alim KH Maimoen Zubair alias Mbah Moen di kursi bagian ketiga saat acara pembukaan Muktamar NU pada Sabtu (1/8) lalu. Ketika itu, pembukaan dilakukan Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim Soekarwo.
"Dalam dunia santri, ta’dzim atau hormat kepada ulama tidak boleh dikalahkan dengan aturan protokoler pejabat pemerintah. Terlebih beliau (Mbah Moen) juga masuk nominasi utama sebagai calon anggota ahlul halli wal aqdi (AHWA). Di mana untuk bisa menjadi anggota AHWA adalah orang yang harus benar-benar adil dan alim," kata mantan aktivis IPNU Semarang tersebut dalam siaran pers kepada Republika Online, Selasa (4/8).
Menurut dia, PPP Jateng mengingatkan bahwa ilmu itu lebih utama daripada uang dan kekuasaan. "Itu pelajaran yang diajarkan di dunia pesantren. Jadi di antara ulama dan umara (pemimpin), maka ulama lah yang lebih diutamakan," ujar Mustafid.
Di sisi lain, kritik dia, Ketua Umum PPP Munas Surabaya, M Rhomahurmuzy yang berada di lokasi Muktamar NU seharusnya juga tidak tinggal diam atas kejadian tersebut. Apalagi di kepengurusan kubu Romy mencantumkan KH Maemun Zubair sebagai ketua Majelis Syariah PPP.
"Padahal Romy juga dapat dikategorikan sebagai tuan rumah rumah Muktamar NU karena dia juga cicit Pendiri NU KH. Wahab Hasbullah dari Jombang. Harusnya juga memuliakan Mbah Moen," katanya. Namun, hal itu sudah terlanjur terjadi.
PPP Jateng, kata dia, hanya berharap Muktamar NU berhasil melahirkan pemimpin yang zuhud dan alim, dan dapat mengmbangkan Islam ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan yang diajarkan pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
