REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Bersamaan dengan penyelenggaraan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, kaum muda NU turut menggelar konsolidasi. Agenda bertajuk "Musyawarah Kaum Muda NU 2015" tersebut digelar di Ponpes Tambak Beras, sejak Ahad (2/8).
Aktivis Front Nahdliyin untuk Keadilan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Roy Murtadho menyampaikan, dalam kegiatan tersebut, dibahas isu-isu kerakyatan.
Pembahasan isu-isu tersebut, menurut Roy, berkembang pada keinginan kaum muda NU untuk melakukan pendampingan masyarakat, di antaranya dalam kasus-kasus konflik sumber daya alam dan lingkungan.
Ia melaporkan, peserta musyawarah yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia mendiskusikan beberapa isu krisis lingkungan, seperti kasus Urut Sewu di Kebumen, dan konflik masyarakat di Gunung Lemongan, Lumajang.
Juga kasus pembebasan lahan untuk jalan tol, kasus pertambangan di Kalimantan, konflik perkebunan di Kabupaten Batang, Kasus Semen di Kabupaten Rembang, serta kasus-kasus sosial lainya.
Roy menyampaikan, ke depan, NU harus ambil bagian dalam jihad melawan fundamentalisme pasar, seperti dalam kasus perusakan lingkungan.
"NU kedepan harus turun dari langit dan kembali sebagai pelayan umat, tanpa pelayanan basis maka NU akan ditinggalkan umatnya,'' katanya dalam musyawarah tersebut.
Saat ini warga nahdliyin banyak yang sedang berjuang mempertahankan hak-haknya, kantong-kantong warga NU sedang mengalami banyak konflik sosial, maka NU harus hadir dan membela kepentingan umatnya," ujar pria yang lekat disapa Gus Roy itu di Pesantren Tambak Beras, Senin (3/8).
Musyawarah Kaum Muda NU 2015 tak hanya melibatkan organisasi atau komunitas warga NU. Hadir juga pegiat sosial dari sejumlah organisasi.
Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Muhnur Satyahaprabu, menyampaikan, konflik sumberdaya alam selalu berkaitan dengan penguasaan aset lahan. Saat ini, menurut dia, penguasaan aset lahan dikuasai segelintir elit.
"Penetrasi modal akan lahan sangat cepat dan kuat karena dibantu oleh kekuasaan negara. Jika tidak ada pengaturan yang kuat atas penguasaan lahan maka konflik sumberdaya alam mustahil akan berkurang," ujar Muhnur.
Sementara, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya Fathkul Khoir berharap, NU juga berperan mendesak negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Saat ini, menurut Fathkul, kendala terbesar adalah kemauman politik tertama pada level kebijakan Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
