REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan atau verifikasi data para peserta kongres organisasi massa berbasis keagamaan tersebut.
"Kita sedang melakukan verifikasi data para peserta untuk membuktikan keabsahan kartu pesertanya," kata Ketua Panitia daerah Muktamar ke-33 NU Saifullah Yusuf di Jombang, Ahad (2/8).
Verifikasi tersebut, kata Saifullah, karena ada laporan dan temuan di lapangan, ada kartu peserta yang dimiliki oleh peserta secara ganda dan palsu.
"Jadi ada peserta yang memiliki kartu peserta ganda karena dia sebelum pendaftaran sudah punya kartu peserta. Lalu yang palsu itu misalnya dia kapasitasnya bukan peserta yang memiliki suara, namun punya kartunya, nah dua ini yang mau kita telusuri," ujar Gus Ipul, sapaan karib Saifullah.
Untuk verifikasi tersebut, pihak panitia bekerja sama dengan pimpinan dari setiap pengurus wilayah untuk juga turut serta dalam memverifikasi cabang-cabang yang termasuk dalam wilayahnya.
Salah satu Ketua Panitia Tingkat Nasional Muktamar ke-33 NU Imam Azis mengatakan kerja sama itu dilakukan agar mempercepat proses verifikasi dan tidak mengganggu jalannya muktamar tersebut. "Ini dilakukan agar proses verifikasi dilakukan dengan cepat dengan harapan tidak mengganggu jalannya muktamar," ujar Imam.
Verifikasi ini juga, lanjut Imam, karena adanya kejanggalan data di pondok pesantren yang rencananya difungsikan sebagai tempat menginap para peserta dan undangan muktamar.
"Ini juga dilakukan karena ada perbedaan data di tempat pendaftaran di GOR Merdeka dan di pondok sehingga ada pondok yang masih kosong dan tidak teralokasi bagi peserta dan undangan," ujar dia.
Imam mengatakan di pesantren-pesantren tersebut tidak mencapai kuota peserta yang direncanakan. Dia mencontohkan semisal ada kuota 800 orang, namun yang mengisi hanya 100 orang.
Pesantren-pesantren yang kuotanya tidak terisi adalah Denanyar, Tambak Beras dan Darul Ulum. Mengenai hal ini, Saifullah Yusuf mengatakan ada kemungkinan para peserta telah menginap di tempat lain.
"Dan mungkin juga ada mobilisasi, namun kami tidak mau mengandai-andai, itu adalah hak para peserta sendiri kita kapasitasnya hanya memfasilitasi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
