REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, menegaskan prinsip organisasi yang dipimpinnya adalah melindungi minoritas. Mereka tak boleh diabaikan dalam berbangsa dan bernegara.

‎"NU yang punya anggota 60 juta tidak aroga, tidak main hakim sendiri dan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan komitmen (bernegara). Prinsip NU melindungi minoritas," ujarnya  di sela-sela diskusi strategi mewujudkan Indonesia tanpa pelanggaran HAM yang digagas Emrus Corner, di Jakarta, Rabu (29/7).

Dia mengatakan, saat memimpin NU lima tahun, tidak pernah kader-kader membuat gaduh. Dicontohkan dia, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi dua kali kenaikan bahan bakar minyak. Ketika itu, lanjut Said, GP Anshor, IPNU, dan Banser meminta izin untuk berdemonstrasi.

"Tapi saya larang. Akhirnya tidak jadi demo. Anshor, Banser, IPNU tidak ada yang turun. Saya bersyukur anak-anak masih mendengar orang tuanya," katanya.

Lebih lanjut Said bangga lantaran NU secara kelembagaan sudah berhasil membangun 24 universitas dan juga tiga rumah sakit. Semuanya milik Yayasan NU. Ulama kelahiran Cirebon 62 tahun itu menegaskan, selama menjabat Ketum PBNU tak pernah memanfaatkan posisi untuk berkampanye. "Tapi sebagai undangan meresmikan gedung NU atau pelantikan pengurus cabang," kata mantan anggota Komnas HAM ini.

Menurut dia, situasi panas jelang muktamar sebagai hal yang biasa. Namun, ia berharap muktamar NU besok dapat menghasilkan pemimpin yang plural dan mencitrakan islam yang mampu mewujudkan perdamaian dunia.‎

NU akan menggelar Muktamar ke 33, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 1 hingga 5 Juli 2015. Salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar NU. Sang incumbent Said Aqil Siradj menyatakan siap maju untuk memperebutkan kursi Ketum PBNU. Said berharap NU dipimpin oleh ulama berbasis pesantren, berpikiran moderat, memahami islam, filsafat maupun sejarahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika