REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wacana pendirian pusat studi pendidikan Islam bertaraf internasional dari Wapres RI Jusuf Kalla dinilai bakal menjadi dilema dari sisi anggaran.
“Jadi kalau mendirikan pengguruan tinggi itu anggarannya di luar APBN Rp 804 triliun itu, saya kira tidak masalah, yang kemudian saya khawatirkan jangan sampai mengambil dari dana itu. Karena ada kebutuhan yang mendasar dan mendesak,” ujar Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Ahad (14/6).
Menurut Amin, ada kebutuhan operasional mendesak untuk memperbaiki perguruan tinggi yang sudah ada. Dari data yang diterimanya, ada sekitar 10 ribu ruang kelas yang rusak berat. Namun, anggaran yang ada hanya Rp 600-700 miliar.
“Artinya hanya dapat meng-cover 7 persen masalah yang ada untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut,” katanya.
Selama ini, pendidikan agama memang banyak lahir dari kantong-kantong swasta. Padahal, menurut Amin, yang memliki kewajiban mencerdaskan anak bangsa adalah negara.
Dari anggaran APBN Rp 804 triliun, yang diseberikan untuk pendidikan Islam hanya Rp 46 triliun. Padahal menurutnya, dana yang dibutuhkan itu minimal 20 persen atau Rp 80 triliun.
“Jadi tidak ada salahnya itu dibangun, tapi tujuannya apa yang ingin dicapai ya sama dengan tujuan kita. Tapi kita berharap, jika nanti didirikan, anggarannya jangan sampai memotong apa yang sudah ada. karena anggaran sekarang yang ada untuk perguruan tinggi ini masih kurang,” harap Amin.
Saat ini ada 55 perguruan tinggi dan 31 ribu dosen di seluruh Indonesia. Bahkan dari yang Amin tahu,55 perguruan tinggi itu punya kekhasan masing-masing, seperti Papua, Manado, Lampung, Jakarta. Jadi saat dibangun yang baru itu, menurut Amin tidak akan berbeda, dosen-dosennya juga pasti mengambil dari PTAI.
“Jika mengambil dosen dari luar, pertanyaannya apakah mereka lebih baik dari dosen kita? apakah mereka lebih tahu tentang Indonesia? Pasti dosen kita lebih paham dan lebih tahu,” kata Amin memastikan.
Jadi, menurut Amin, infrastrustur sudah ada, dosen-dosen juga sudah ada, semua dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi Islam, hanya saja masalahnya adalah anggaran yang kurang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
