Rabu 27 May 2015 17:04 WIB
Jilbab TNI

Persis: Panglima Harus Jelaskan Soal Ralat Kebijakan Jilbab TNI

Rep: c28/ Red: Agung Sasongko
Sejumlah wanita TNI melakukan atraksi kemampuan diri pada pelaksanaan gladi resik upacara bersama wanita TNI-Polri dalam rangka peringatan hari kartini di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (19/4).
Foto: Republika/Prayogi
Sejumlah wanita TNI melakukan atraksi kemampuan diri pada pelaksanaan gladi resik upacara bersama wanita TNI-Polri dalam rangka peringatan hari kartini di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (19/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum PP Persatuan Islam (Persis) Irfan Saifuddin mengungkapkan Panglima TNI harus memberi argumentasi secara rasional mengapa kowan dilarang mengenakan jilbab.

“Pasalnya polwan saja sudah berlaku mengenakan jilbab. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan prajurit tak memakai jilbab.” Kata Irfan saat dihubungi ROL, Rabu (27/5).

Menurut Irfan, apa alasan prajurit tidak boleh mengenakan jilbab. “Jika dilihat dari  tugas polisi lebih rumit dibanding TNI. Pasalnya polwan bersentuhan dengan masyarakat sipil.  Selain itu juga disetiap sudut kota, jalan bahkan, pasar.” Kata Irfan

“Mereka (polwan) juga tetap memakai kerudung, tidak merasa terganggu selama bertugas,” lanjut Irfan.  

Terkait TNI hanya membolehkan Korps Wanita (Kowan) berjilbab hanya di Aceh, menurut Irfan apa bedanya dengan daerah lain.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement