REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) , Hasanuddin AF menjelaskan Ijtima' ulama dapat mempertegas sikap yang seharusnya dilaksanakan pemimpin dan bagaimana rakyat seharusnya bersikap. "Apakah rakyat perlu taat dengan pemimpin yang ingkar janji atau tidak," ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menjelaskan ijtima' ulama nanti akan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menyebabkan seorang pemimpin membatalkan janjinya. Ia mengaku perlu ada penggalian masalah apakah si pemimpin memang sengaja tidak menepati janji atau ada kendala lain.
Hasanuddin mengatakan, jika seorang pemimpin sengaja tidak menepati janji berarti jelas ia sudah ingkar janji. "Orang munafik itu kan salah satunya ingkar janji. Artinya pemimpin seperti itu munafik," ujarnya.
Akan tetapi, kata Hasanuddin, ada juga pemimpin yang tidak bisa memenuhi janjinya karena terbentur kendala lain. "Ya bisa jadi ada kendala lain dengan sejumlah alasan tertentu," katanya.
Hasanuddin mengaku hasil pembahasan ini kemudian akan tertuang dalam fatwa MUI. Ijtima' ulama sendiri merupakan agenda dua tahunan yang mengundang komisi fatwa dari seluruh Indonesia dan pemimpin MUI daerah.
"Kita tidak bisa memprediksi (hasilnya) dari sekarang. Semua tergantung dalam pembahasan nanti. Tapi intinya, ini untuk meningkatkan kualitas pemimpin kita juga." ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
