REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Janji-janji kampanye calon pemimpin kepada rakyat akan menjadi pembahasan dalam Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Tegal, Jawa Tengah pada Juni nanti. Pada forum yang akan dihadiri oleh Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, peserta akan menyikapi hukum pimpinan yang tidak menepati janji kampanye dan hukum rakyat terhadap pemimpin itu.

Pembahasan ini dinilai dapat meningkatkan kualitas pemimpin dan juga menyelamatkan pemimpin dari sifat munafik. "Tentunya hal ini agar bisa menjadi pelajaran bagi para pemimpin yang hanya mengumbar-umbar janji dan tidak melaksanakan janjinya," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF kepada ROL, Senin (4/5). 

Hasanuddin menjelaskan terkait persoalan kepemimpinan khususnya janji kampanye terdapat dua hal yang menjadi fokus diskusi. Hasanuddin berkata, ijtima' ulama akan menyikapi hukum pimpinan yang tidak menepati janji dan bagaimana sikap yang semestinya dilakukan rakyat terhadap pemimpin seperti itu. 

Hasanuddin mengaku hingga saat ini masih terdapat pemimpin yang mengumbar janji namun tidak menepatinya. "Ya, masih ada saja pemimpin yang janjinya 'A' tapi pelaksanaanya tidak seperti itu," ujarnya. Karena itu, kata Hasanuddin, pihaknya memandang perlu pembahasan mengenai hal itu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika