REPUBLIKA.CO.ID, DOME -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin, menyatakan ke-12 orang yang saat ini menjadi Pimpinan Pusat atau Ketua Muhammadiyah layak menduduki jabatan ketua umum untuk menggantikan dirinya pada periode 2015-2020.
"Semua nama yang menjadi ketua layak mendudukui jabatan itu (Ketua Umum). Hanya saja untuk pimpinan pusat atau ketua yang sebanyak 12 orang itu akan lebih bagus jika ada nuansa baru, dimana dari 13 pimpinan pusat itu, 6 atau 7 orang lama dan selebihnya orang baru," kata Din Syamsuddin usai menghadiri acara wisuda ke-75 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Dome, Sabtu (28/2).
Dan, lanjutnya, untuk dirinya tidak mau lagi dicalonkan menduduki posisi ketua bersama 11 orang ketua lainnya karena Din ingin memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengabdikan diri di Muhammadiyah secara struktural.
"Kalau untuk ketua umum, jelas tidak bisa karena adanya batasan dari AD/ART, saya baru bisa mencalonkan kembali sebagai ketua umum pada muktamar selanjutnya (2020)," tegasnya.
Ke-12 pengurus pusat tersebut, katanya, paling tidak sudah memiliki organisasi yang represntatif untuk memperkuat cita dan citra Muhammadiyah. Selain itu, calon ketua umum juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang bagus serta memiliki relasi sosial yang luas dan radius pandangannya juga harus luas.
Din mengakui sistem pemilihan ketua umum dan 12 orang ketua atau pimpinan pusat Muhammadiyah itu unik dan bertahap-tahap, sehingga tidak mudah bagi kader untuk masuk dalam jajaran 13 pimpinan pusat. Dan, kalau ada yang bilang Muhammadiyah saat ini mengalami krisis kepemimpinan, itu tidak benar, sebab proses dan sistem pemilihannya memang unik dan susah ditembus oleh seseorang.
Ke-12 pimpinan pusat Muhammadiyah yang dinilai layak menjadi Ketua Umum tersebut di antaranya adalah Prof A Malik Fadjar, Dr Haedar Nashir, Muhammad Muqoddas, Dahlan Rais, Yunahar Ilyas, Prof Syafiq A. Mughni, Prof Bambang Sudibyo, Prof Dr Dadang Kahmad, serta Siti Noordjannah Djohantini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
