REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama berencana memperbaiki pelaksanaan ibadah haji 2015. Direktur Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Abdul Djamil mengatakan, pemerintah berencana akan melakukan reformasi sebaik mungkin dalam pelaksanaan haji 2015.
“Rencana ini sudah dibicarakan dengan DPR,” ujar Djamil kepada ROL, Jumat (30/1). Menurut Djamil, Kemenag juga sudah menyusun langkah-langkah perbaikan haji 2015 ini.
Pertama, Kemenag akan berusaha untuk melakukan reformasi pelaksanaan haji. Menurut Djamil, pemerintah berharap pelaksanaan haji bisa lebih baik, akuntabel, transaparan dan lebih berintegritas. Misal, dia melanjutkan, perbaikan dalam jumlah kuota haji.
Djamil mengatakan, permasalahan kuota haji itu harus dikawal semua pihak. Agar bisa dilaksanankan, Djamil berpendapat, pengawalan ini harus dilakukan secara konsekuen. Dia juga berharap hal ini tidak akan melenceng dari ketentuan yang ada.
Langkah kedua, menurut Djamil, pemerintah akan berusaha untuk memprioritaskan kepada orang yang belum melakukan haji sama sekali. Djamil menegaskan, prinsip dasar pelaku haji itu pihak yang memang memiliki hak untuk melakukannya.
Jadi, kata dia, Kemenag berusaha mengutamakan jamaah yang belum pergi haji sama sekali dibandingkan yang sudah melaksanakannya. Menurut Djamil, bagi pihak yang sudah melaksanakan haji diharapkan bisa memahami.
Djamil juga mengatakan alasan kemanusiaan merupakan hal yang melatarbelakanginya dalam memprioritaskan jamaah yang belum melaksanakan haji sama sekali. Lagipula, mereka juga sudah memiliki porsi dan antreannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
