REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan kembali terjadinya politisasi isu keagamaan. Kali ini terkait pelarangan jilbab di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meski dalam perkembangannya sudah dibantah.
“Kami mengimbau tidak ada lagi politisasi isu keagamaan, terlebih hanya untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni, Sabtu (20/12).
Ia mengatakan, isu agama adalah wilayah sensitif. Sehingga apabila tidak berhati-hati, dikhawatirkan mengancam keutuhan bangunan kehidupan harmonis bangsa Indonesia.
“Karena itu sesungguhnya dibutuhkan kesadaran untuk bersama-sama menahan diri (tidak mempolitisasi isu agama) untuk merawat kerukunan dan ketentraman masyarakat,” tambahnya.
Terkait isu pelarangan mengenakan jilbab di Kementerian BUMN, meski dalam perkembangannya sudah dibantah, Sulton dengan tegas menyampaikan ketidakpercayaannya.
“Ini eranya reformasi, bukan era kolonial Belanda atau Jepang. Tidak mungkin ada larangan mengenakan jilbab, apalagi di instansi sekelas kementerian,” tegas Sulton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
