REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pesan dan harapan bergulir dari masyarakat, seiring pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla usai hari ini, Senin (20/10). Pada intinya, keseluruhan berharap pemerintahan baru dapat membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.
Maka, dalam upaya memenuhi harapan tersebut, pemerintah dapat memulainya dengan menyeriusi perbaikan moral di internal pemerintahan itu sendiri. “Dengan emosional yang cerdas, ia paham keinginan rakyat, dengan spiritual yang tangkas, ia (pemerintah) tahu caranya bertahan menunaikan kewajiban dan menyuarakan kebenaran,” kata pendiri Training Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) Ary Ginanjar Agustian kepada ROL saat dihubungi, Senin (20/10).
Pemerintahan baru Indonesia, lanjut Ary, harus mulai untuk tak mengabaikan penegakkan moral dan instansi yang memang selama ini belum diseriusi. Setelah sekian lama moral tidak dibangun secara serius berdampak pada banyaknya praktik pelanggaran moral di antaranya tidak kejujuran, egois, memanfaatkan dan mempermainkan kebijakan untuk kepentingan tertentu.
Diceritakannya, di Negara tetangga seperti Malaysia, Kementerian Dalam Negerinya lah yang meminta langsung kepada ESQ agar menyelenggarakan training untuk kalangan pemerintah di sana. “Indonesia belum, belum ada yang sungguh-sungguh ingin seriusi perbaikan moral kecuali yang baru-baru ini, Kementerian Agama,” katanya.
Menurut Ary, pembangunan moral di kalangan internal pemerintah menjadi penting sebagai kunci pelaksanaan pemerintahan yang sehat, apapun konsep yang nanti digunakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
