Oleh: Mohammad Akbar

Peraturan jilbab untuk Polwan segera diterbitkan.

Upaya sporadis yang telah dilakukan sejumlah kepolisian daerah yang memberi izin polisi wanita (polwan) mengenakan hijab mendapat respons positif dari sejumlah aktivis pemuda Islam di beberapa perguruan tinggi.

Akan tetapi, Mabes Polri didesak untuk segera mengeluarkan aturan bagi polwan berjilbab. ''Ini satu hal yang luar biasa. Kita perlu mengapresiasi Polri yang sudah mendukung polwan menggunakan jilbab di beberapa daerah,'' kata Ketua Lembaga Dakwah Kampus Institut Pertanian Bogor (LDK IPB), Faisal Rahman.

Menurut Faisal, Polri telah bersikap adil dan bijaksana untuk memberikan restu kepada para petugas perempuannya menggunakan jilbab. Ia berharap, penggunaan jilbab yang telah dilakukan di beberapa daerah bisa segera diwujudkan menjadi aturan.

''Peraturannya memang harus segera diterbitkan. Peraturan tersebut nantinya harus bisa dijelaskan sampai ke tingkat Polsek bahwa polwan berjilbab itu telah diperbolehkan,'' kata mahasiswa biokimia ini.

Sepekan ini telah tersiar kabar sejumlah daerah telah memberi izin kepada polwan untuk menggunakan jilbab. Di antaranya, Gorontalo dan Pamekasan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengatakan, pemakaian jilbab untuk polwan ini memang perlu diseragamkan terlebih dahulu.

''Memakai jilbab itu adalah hak asasi manusia, seperti di Provinsi Aceh, polwan sudah berjilbab. Tapi, kita perlu menyesuaikannya terlebih dahulu, jangan sampai nanti warnanya nggak karu-karuan,'' kata Sutarman, seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Sutarman mengaku khawatir jika tidak diatur dan dirumuskan terlebih dahulu, nantinya dapat terlihat tidak tertib.

''Perlu penyesuaian, jangan sampai bajunya ada yang dimasukkan ada yang dikeluarkan, warna jilbabnya juga jangan berwarna-warni, kuning, merah, nanti disangka berafiliasi terhadap parpol,'' tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika