REPUBLIKA.CO.ID,Laporan wartawan Republika Wachidah Handasah dari Paris, Prancis
PARIS--Pemerintah Prancis tidak menentang Islam. ''Menjadi kewajiban pemerintah agar tiap pemeluk agama (termasuk Islam) dapat menjalankan ibadahnya,'' kata Bernard Godard, Kepala Misi Agama Islam pada Kementerian Dalam Negeri Prancis, Senin (20/6).
Dijelaskan, sesuai dengan prinsip sekularisme (laicite) yang dianut Prancis, maka negara memegang teguh netralitas. ''Pemerintah tidak ikut campur dalam urusan agama. Pemerintah tidak memiliki hak untuk mencampuri masalah internal sebuah agama, juga tidakberhak mencampuri organisasi internal agama tersebut.''
Aspek lain dari sekularisme Prancis, kata dia, adalah adanya keseimbangan antaragama dan juga penghormatan terhadap agama-agama tersebut sehingga tidak ada agama yang lebih difavoritkan dibanding lainnya.
Seringkali, katanya, orang di Prancis dan negara lain menganggap bahwa sekularisme ala Prancis adalah terhapusnya agama dari lingkungan umum. ''Itu salah,'' ujarnya. Justru menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin agar tiap pemeluk agama bisa menjalankan aktivitas keagamaannya.
Sampai tahun 1980-an, ada tiga agama penting di Prancis yaitu Katolik, Protestan, dan Yahudi. Kemudian hadir agama-agama baru terutama Islam. Juga, Hindu dan Buddha namun tidak sebesar Islam. ''Pada saat muncul agama baru itu, muncul pertanyaan bagaimana agama-agama itu bisa hidup di lingkungan umum ini.''
Salah satu hal yang dipikirkan oleh pemerintah Prancis, kata Godard, adalah bagaimana komunitas Muslim dapat memiliki tempat ibadah yang tidak mengganggu ketentraman masyarakat dan layak untuk mereka. Sepuluh tahun terakhir, katanya, terdapat sekitar 1.000 tempat ibadah umat Islam yang dibangun di Prancis.
Terkait dengan pelarangan burqa dan niqab di Prancis, Godard mengatakan, niqab dilarang di tempat umum demi netralitas. ''Tapi sebenarnya, pelarangan itu bukan karena masalah agama, tapi masalah kebebasan wanita''. Dengan kata lain, apakah niqab merupakan simbol pengekangan hak wanita? ''Ya, itu yang dianggap oleh sebagian besar politisi Prancis,'' kata pejabat Prancis yang beristrikan Muslimah ini.
Soal shalat Jumat di jalan dan trotoar yang dilakukan sebagian umat Islam di Paris, Godard mengatakan, di Paris sebenarnya terdapat masjid. Hanya saja, masyarakat Muslim sering kali lebih suka shalat di tempat terdekat. Akibatnya, ada masjid yang penuh sesak, ada pula yang lengang. Pemerintah Prancis juga sangat memikirkan hal ini. ''Jadi ada dua jalan, mereka akan dipinjami semacam tempat untuk shalat sampai ada jalan keluar.''
Godard juga menginformasikan mengenai Dewan Agama Islam Prancis, sebuah organisasi yang dipandang sebagai representasi masyarakat Muslim Prancis. Anggotanya merupakan para pemuka agama Islam di Prancis. Bagi pemerintah Prancis, organisasi ini sangat penting. ''Dengan begitu, pemerintah Prancis sekarang memiliki tempat untuk berbicara secara seimbang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika
