REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta Baitul Mal Aceh (BMA) terus memperkuat program penyaluran zakat pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan di daerah setempat.
"Program tersebut dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Aceh seiring terus tumbuhnya ekonomi masyarakat," katanya dalam pidato tertulis yang dibacakan Asisten II Setda Aceh Zulkifli HS saat membuka Rapat Kerja Baitul Mal se-Aceh di Banda Aceh, Selasa (26/7).
Menurut dia berdasarkan hasil audit tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Aceh sejak tahun 2010 -2015 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh bahwa program dan kegiatan yang digagas Baitul Mal Aceh layak menjadi model yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dibandingkan SKPA lainnya.
Ia juga mengatakan BMA telah menoreh prestasi di tingkat nasional, seperti tahun sebelumnya memperoleh penghargaan dari Kementerian Agama sebagai manajemen lembaga zakat terbaik se-Indonesia.
"Kami minta melalui Raker ini dapat merumuskan tiga strategi kebangkitan zakat Aceh, yaitu pengumpulan, retribusi terhadap penanggulangan kemiskinan, dan modernisasi organisasi Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat dan harta agama lainnya," katanya.
Ia juga menyarankan agar Baitul Mal Aceh merumuskan serta menyempurnakan regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia (amil), dan memperkuat kelembagaan tersebut sehingga perusahaan-perusahaan besar dan kecil di Aceh menyetor zakatnya ke Baitul Mal.
"Kami juga meminta BMA dapat terus meningkatkan sosialisasi sehingga masyarakat pun akan lebih percaya kepada badan amil zakat resmi," katanya.
Zaini juga meminta Baitul Mal mengoordinasi dengan baik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya Pasal 192 sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat diterapkan di Aceh di masa mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
