REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Sejumlah pejabat Belgia menyerukan pelarangan terhadap Islam Party (Partai Islam) menjelang pemilihan kota pada Oktober mendatang. Pekan lalu, pemimpin Islam Party Redouane Ahrouch, mengumumkan tujuan partai adalah membangun sebuah negara Islam dengan hukum syariah yang didirikan di negara tersebut.
Salah satu proposal pertama yang disuarakannya adalah pemisahan pria dan wanita di angkutan umum. Pernyataan itu kemudian menimbulkan keprihatinan serius di kalangan masyarakat Belgia dan mendorong seruan mengenalkan larangan pada ideologi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi negara.
Islam Party didirikan pada 2012. Mereka memenangkan dua mandat dalam pemilihan lokal tahun itu dan sekarang ditonjolkan oleh anggota dewan komunal di Anderlecht dan Molenbeek-Saint-Jean. Kedua daerah itu memiliki komunitas Muslim yang tinggi.Tahun ini, Islam Party bertujuan mencalonkan kandidatnya di 28 komune Brussels dan Walloon.
Pernyataan Islam Party Belgia telah menimbulkan reaksi di tingkat federal. Dua partai dari koalisi pemerintah Belgia, yakni Aliansi Flemish Baru (N-VA) dan Liberal Flemish Terbuka dan Demokrat (VLD), telah menyatakan niat mereka menyusun amandemen konstitusi untuk memperkenalkan larangan pendaftaran organisasi politik semacam itu. Mereka menganggap Islam Party sebagai ekstremis.
Para politikus tersebut menekankan perlunya amandemen diterapkan sebelum pemilihan umum 2019 yang dijadwalkan Mei mendatang. Richard Miller dari VLD, seorang anggota parlemen Belgia, mengajukan dua proposal mengamendemen Konstitusi. Ia mengatakan telah berusaha melarang partai tersebut sejak 2012 saat mereka berdiri.
"Proyek ini merupakan ancaman terhadap kebebasan kami dan hak-hak mendasar yang merupakan bagian dari konstitusi kami," kata Miller, seperti dikutip The Brussels Times, dilansir di Sputnik International, Rabu (11/4).
Bart De Wever, pemimpin N-VA, juga menyuarakan keprihatinannya dan menyalahkan situasi saat ini pada pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, Islam Party ingin mengurangi pengaruh agama Kristen seminimal mungkin. Sekretaris Negara untuk Suaka dan Migrasi Theo Francken juga mengecam proposal pertama Islam Party yang dikatakannya sebagai pukulan terhadap nilai-nilai demokrasi dan Eropa.
"Perempuan tidak memiliki hak di dunia syariah mereka. Dan itu dimulai dengan transportasi umum yang terpisah. Saya muak dengan partai Islam ini. Ini meludahi Eropa," tulis Francken melalui Twitter.
Menteri Anggaran, Layanan Sipil dan Penyederhanaan Administratif Andre Flahaut di pemerintah Komunitas berbahasa Prancis tersebut, sebelumnya mengusulkan mengadopsi pendekatan lain bagi populasi Muslim. Dia menyarankan memperkenalkan pelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah. Menurutnya, hal itu akan menjadi tanda rasa hormat dan langkah lain menuju koeksistensi yang sukses.
Ada kekhawatiran platform politik Islam Party akan menarik bagi orang-orang beragama. Miller, khususnya, bahkan menyuarakan keprihatinan Islam Party mungkin menunjukkan kinerja yang baik dalam pemilihan yang akan datang, dan pihak-pihak lain dengan ide-ide serupa dapat tergoda untuk membentuk aliansi dengan partai itu. Kendati demikian, menurut mantan wakil presiden eksekutif Muslim Belgia Isabelle Praile, mayoritas Muslim Belgia tidak berbagi ide dari Islam Party.
"Pernyataan-pernyataan ini tidak dimiliki oleh mayoritas Muslim, dan tidak mencerminkan visi mereka bagi posisi perempuan dalam sistem politik," kata Praile.
Jumlah yang pasti dari umat Muslim di Belgia tidak diketahui karena negara itu tidak mengumpulkan atau menerbitkan statistik tentang afiliasi keagamaan. Namun, berbagai sumber memperkirakan umat Muslim di Belgia berada di kisaran dari 4,0 hingga 6,5 persen, dan sebanyak 25 persen dari mereka hidup di Brussels.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
